JABARTODAY.COM – BANDUNG Himpunan Kerukunan Tani Indonesia menilai pemerintah belum sepenuh hati menangani kebutuhan daging sapi untuk masyarakat. Sebabnya, hal tersebut selalu berulang dan pemerintah terkesan hanya melakukan penanggulangan pada saat terjadinya masalah.
“Hal ini terjadi pada hampir seluruh komoditas strategis. Pemerintah baru bergerak ketika harga sudah melambung tinggi dan keputusan yang diambil untuk menanggulangi permasalahan pun terkesan lambat dan melalui banyak prosedur yang berbelit–belit,” kata Ketua HKTI Jawa Barat, Entang Sastraatmadja, di Bandung, Selasa (16/7).
Padahal, menurut Entang, di era globalisasi seperti saat ini, kecenderungan kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan pokok sudah dapat terbaca dan pemerintah mesti melakukan deteksi dini sebelum sebuah permasalahan terjadi.
“Bila perlu, rancang masterplan untuk 10 tahun ke depan terkait komoditas daging sapi. Jadi kebijakan terkait komoditas tersebut akan jelas dan tidak seperti saat ini,” tegasnya.
Entang memandang, seluruh stakeholder berjalan sendiri-sendiri, tidak terkecuali pemerintah. Ia menyebut, masalah ini memerlukan kerjasama yang baik dari semua pihak mulai dari presiden, gubernur, hingga ke tingkat bupati/walikota.
“Masing–masing memiliki kehendak, dan tanggung jawab tidak dipikul bersama. Padahal, permasalahan daging sapi ini bukan hanya berada di pundak Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan saja,” tandas Entang. (VIL)
