JABARTODAY.COM – BANDUNG Upaya pemerintah melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di masyarakat, dinilai Asosiasi Pengusaha dan Pedagang Daging Sapi Indonesia sangat terlambat.
“Kami mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah, tapi hal tersebut sudah terlambat karena salah satu momennya sudah lewat, yakni pada saat munggahan. Adapun untuk momen selanjutnya, yakni menjelang Idul Fitri,” ujar Ketua DPD Apdasi Jawa Barat, Dadang Iskandar, di Bandung, Selasa (16/7).
Tak hanya itu, Dadang juga mengimbau agar pada pelaksanaan distribusi daging sapi ke masyarakat tidak merugikan para pedagang daging sapi. Sebabnya, saat ini para pedagang daging sapi telah membeli daging sapi dengan harga yang mahal ke bandar.
“Bila daging sapi impor masuk ke masyarakat dengan harga yang rendah, maka sama saja hal tersebut mematikan para pedagang daging sapi di pasar tradisional,” sambungnya.
Maka itu, Dadang mengharapkan Apdasi dilibatkan dalam distribusi daging sapi ke masyarakat. Dengan demikian, para pedagang bisa membeli daging sapi dengan harga murah dan juga menjualnya dengan harga murah kepada masyarakat.
“Maka dari itu, kami berharap betul agar pelaksanaan di lapangan tidak salah sasaran sehingga tidak merugikan para pedagang daging sapi,” ucap Dadang.
Dadang berpendapat, selama ini tidak ada upaya dari pemerintah provinsi termasuk pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan antisipasi terjadinya lonjakan harga daging sapi. Ia melihat, bila pemerintah daerah hanya menunggu instruksi pemerintah pusat dan tidak berinisiatif melakukan langkah strategis untuk mengantisipasi masalah ini.
“Khususnya yang terkait dengan kebijakan impor. Mestinya pemerintah di daerah, baik itu pemprov, pemkab, dan pemkot, melakukan antisipasi dengan cara melakukan pengawasan terhadap tata niaga daging sapi di tingkat pengusaha besar,” tukasnya. (VIL)