JABARTODAY.COM – BANDUNG. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menilai RAPBD 2015 yang disusun Gubernur Ahmad Heryawan dan DPRD Jabar periode (2009-2014) sebagai RAPBD paling buruk sepanjang sejarah penyusunan anggaran di Indonesia. RAPBD 2015 dinilai semerawut, tidak konsisten, abai terhadap kepentingan umum serta tidak selaras dengan upaya Pemerintah Pusat khususnya himbauan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan efisiensi anggaran.
Demikian ditegaskan anggota Komisi I DPRD Jabar, H.M. Hasbullah Rahmad kepada Jabartoday.com, Selasa (6/1/2014) malam, menanggapi Keputusan Mendagri Tjahjo Kumolo yang menolak RAPBD dan rancangan Pergub tentang penjabaran APBD Jabar 2015 karena banyak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Saya sangat setuju dengan keputusan Mendagri bahwa RAPBD 2015 yang disusun oleh Gubernur dan DPRD periode sebelumnya ini semerawut, inkonsisten, tidak terstruktur dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Salah satu contohnya adalah sektor kesehatan yang hanya dianggarkan 2,69%. Padahal amanat Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, harus 10% dari total anggaran belanja di luar gaji,” tegas Hasbullah.
Hasbullah menyesalkan langkah gubernur yang tidak memprioritaskan urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam RAPBD 2015 terlihat banyak anggaran yang dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak bersentuhan langsung bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Banyak mata anggaran yang dialokasikan untuk hal-hal yang remeh-temeh dan tidak fokus dalam mengangkat harkat dan martabat rakyat. Setiap tahun ada silpa, padahal rakyat perlu sekolah yang murah dan berkualitas, pelayanan kesehatan yang terjangkau, dan infrastruktur yang baik terutama di daerah-daerah perbatasan, ” tegas Hasbullah yang juga Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Depok. (Fahrus Zaman Fadhly)
