Gugus Tugas TPPO Ditargetkan Terbentuk di Seluruh Wilayah Jabar

  • Whatsapp
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menargetkan Gugus Tugas TPPO terbentuk di 27 kabupaten/kota di Jabar.

JABARTODAY.COM – JAKARTA Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menargetkan pada tahun ini 27 kabupaten/kota di Jabar memiliki Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Saat ini, baru 15 kabupaten/kota yang memilikinya.

Pembentukan Gugus Tugas TPPO dinilai dirinya penting sebagai upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

“Saya targetkan 12 kabupaten/kota lainnya segera membentuk Gugus Tugas TPPO,” ujar Emil, sapaan akrabnya, dalam rapat koordinasi penanganan TPPO secara virtual dari Grand Hyatt Jakarta, Rabu (28/4/2021).

Dia menuturkan, berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban TPPO. Aksi ini telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir maupun tidak.

“TPPO terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena sosial dan menjadi permasalahan serius yang dihadapi pemerintah provinsi mengingat jumlah penduduknya terbesar se-Indonesia,” katanya.

Baca Juga

Emil menerangkan, ketidakseimbangan relasi jender atau peran antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan, hingga kini masih belum sepenuhnya terwujud. Hal ini lantaran masih kuatnya nilai-nilai sosial budaya yang bersifat patriarki, yakni menempatkan laki-laki lebih tinggi dari perempuan baik di lingkup domestik maupun publik.

“Dampak ketimpangan relasi kekuasaan itu mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak,” jelasnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jabar menyebut, kasus TPPO di Jabar dalam kurun waktu 2015-2021 sebanyak 29 kasus (2015), 30 kasus (2016), 51 kasus (2017), 17 kasus (2018), 13 kasus (2019), 10 kasus (2021), dan 12 kasus (hingga Maret 2021).

Upaya pencegahan dan penanganan korban TPPO terhadap perempuan dan anak telah dilakukan pihaknya dengan membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO sebagai task force atau lembaga koordinatif dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Nomor 467/KEP.402-YANBANGSOS/2019.

“Tugas utama gugus tugas ini adalah melakukan upaya preventif, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitatif korban TPPO,” pungkas Emil. (*)

Related posts