JABARTODAY.COM – BANDUNG — Di antara beberapa sektor, properti mengalami kondisi yang kurang baik. Kinerja penjualan dalam kondisi melemah. Itu pun terjadi di Jabar. Karennya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menyusun sejumlah langkah guna mendukung program 1 juta rumah, yang dicanangkan pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Pemprov Jabar, Iwa Karniwa, menegaskan, pihaknya punya keseriusan tinggi untuk mendukung program 1 juta rumah. Akan tetapi, Iwa mengakui bahwa ada beberapa hal yang menjadi kendala pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lahan. “Khusus di kota besar, pemecahannya rumah vertikal atau rumah susun,” tandas Iwa, pada Diskusi Panel dengan Tema Implementasi PP No 64 Tahun 2016 terhadap Percepatan Program Sejuta Rumah, di Holiday Inn Pasteur, Jalan Djundjunan Bandung, belum lama ini.
Padahal, kata Iwa, tatar Pasundan merupakan daerah terpotensial untuk merealisasikan program 1 juta rumah. Iwa menyatakan, ada penilaian bahwa Jabar termasuk cukup berhasil dalam mengatasi masalah lahan karena adanya pencapaian penjualan MBR hingga tahun lalu di tanah Parahyangan yang angkanya mencapai 84 ribu unit.
Menurutnya, di Jabar, ada beberapa titik yang memungkinkan menjadi lokasi pembangunan MBR, yang proses sertifikasi dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih cukup lama karena merupakan kewenangan kota-kabupaten. Yaitu, sebutnya, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang.
Selain proses sertifikasi dan IMB, yang jadi kendala, tambahnya, adalah harga lahan yang tergolong mahal di beberapa titik. Melihat kondisi itu, ungkapnya, tercetus usul untuk membangun bank tanah.
Iwa berpandangan, bank tanah dapat menekan kenaikan harga lahan. Hal ini, jelasnya, membuat harga lahan lebih terkendali sehingga sesuai dengan harga rumah MBR. Skemanya, teramg Iwa, pemerintah daerah, melalui Bank Tanah, membeli lahan. Hasil pembelian itu menjadi aset Bank Tanah. Selanjutnya, Bank Tanah melakukan pengendalian apabila terjadi kenaikan harga lahan. (win)
