Dilarang Mudik ASN Harus Jadi Contoh

  • Whatsapp
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum saat safari Ramadan di Cirebon, Jumat (23/4/2021). (foto: humas jabar)

JABARTODAY.COM – CIREBON Lebaran kali ini, para aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Barat tidak diperkenankan atau dilarang untuk melakukan mudik. ASN diharapkan menjadi contoh masyarakat untuk membatasi mobilitas sehingga dapat mengurangi risiko penularan Covid-19.

Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, saat Safari Ramadan 1442 Hijriah/2021 di Masjid Al-Hikmah, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jumat (23/4/2021), menegaskan, akan ada sanksi bagi ASN yang tidak mengindahkan larangan tersebut.

“Tentu ASN juga dilarang mudik, bahkan kalau ASN melanggar aturan ada sanksi tersendiri yang sesuai dengan protap (prosedur tetap). Oleh karena itu, ASN harus menjadi suri tauladan sebagai abdi negara, sebagai tokoh di masyarakat untuk mengikuti apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” katanya.

Uu menekankan, larangan mudik berlaku bagi semua masyarakat Indonesia. Jika ada keperluan mendesak dan bukan mudik, masyarakat harus memiliki surat izin perjalanan. Termasuk ASN yang harus membawa surat izin dari setingkat eselon II.

“Kalau dia ASN harus ada keterangan dari eselon II. Kalau bekerja di pihak swasta harus ada keterangan dari pimpinan perusahaan. Kalau pekerja sektor informal dan masyarakat umum harus mendapat keterangan dari kepala desa/lurah, sehingga ada tanda kalau dia bukan mudik, tapi hanya bekerja,” ucapnya.

Baca Juga

Uu mengklaim, pihaknya intens memerkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jabar, juga pemerintah provinsi yang berbatasan langsung dengan Jabar. Dengan kolaborasi dan koordinasi yang kuat, mobilitas masyarakat diharapkan dapat dibatasi.

“Pemprov sudah menunjuk 133 titik di perbatasan untuk mengadakan posko, yang akan diisi oleh petugas dari Polri, TNI, insan-insan kesehatan, Dishub (Dinas Perhubungan), dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja). Yang jelas ini ada kolaborasi dengan pemerintahan kabupaten/kota, terutama pemerintahan yang berbatasan dengan provinsi lain, seperti Cirebon dengan Jawa Tengah,” ucapnya. (*)

Berita Terkait