JABARTODAY.COM – BANDUNG Kota Bandung tidak sendirian dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi dampak dari terjadinya wabah Covid-19. Perekonomian kota Bandung ke depan akan sangat bergantung pada proses penanganan pandemi ini.
“Covid-19 ini, bukan hanya sekadar mempengaruhi kesehatan, namun juga berdampak secara ekonomi. Dalam kasus ini, ketika semakin banyak orang yang terinfeksi maka semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya, usai memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Pemkot Bandung, diruang Komisi B, Kamis (30/7/2020).
Menurut Edwin, kondisi perekonomian warga kota Bandung, mulai terganggu dengan adanya beberapa langkah ketat Pemkot Bandung, dalam pencegahan penyebaran covid 19.
“Penerapan kebijakan PSBB hingga AKB mempengaruhi sistem perekonomian warga kota Bandung. Kenaikan harga barang yang disertai penghasilan yang menurun merupakan kondisi fatal daya beli masyarakat,” ujar politisi Partai Golkar ini.
Edwin mencontohkan penutupan tempat hiburan. Kebijakan tersebut membuat laju perekonomian para penggiatnya menjadi terpuruk. Jeda waktu penutupan yang panjang, hingga berbulan-bulan membuat laju perekonomian mereka semakin berat. Tingkat kesejahteraan pelaku dan pekerja bisnis ini, semakin hari semakin melemah. Kondisi ini mempengaruhi beberapa indikator penopang ekonomi kota secara menyeluruh.
“Pendapatan bulanan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menurun menyebabkan harga biaya hidup semakin sulit. Hal ini, bila terus dibiarkan akan menimbulkan gejolak, yang akhirnya memicu keresahan sosial,” terang Edwin.
Di sisi lain, Edwin menilai, dalam kenyataannya bahwa Pemkot Bandung, sebenarnya menyadari dan sepemahaman terkait diijinkanya kembali operasional bisnis hiburan. Sebab, sejauh ini tidak dapat mengubah kurva dampak penyebaran Covid-19 menjadi lebih landai atau menimbulkan klaster baru tanpa harus memberlakukan kebijakan pembatasan aktivitas ini.
“Opsi yang muncul untuk menanggulangi Covid-19, di bisnis hiburan melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat dinilai perlu dilakukan. Mengingat bahwa vaksin untuk virus corona belum ditemukan,” ucap Edwin.
Di tempat sama, anggota Komisi B, Uung Tanuwidjaja, mengungkapkan, dari data yang terkumpul hasil studi banding ke beberapa daerah, dibutuhkan standar penerapan protokol kesehatan yang seragam ketika tempat hiburan kembali peroleh ijin operasional.
Populasi penggiat bisnis hiburan ini, jumlahnya cukup besar. Paparan yang terinfeksi dan sembuh sulit diditeksi. Sehingga, resiko terhadap kesehatan semakin tinggi dan secara ekonomi akan berpengaruh pada tingkat produktifitas, serta biaya perawatan akibat banyaknya yang terdampak.
“Kita tidak menginginkan kondisi ini bertahan lama dan semakin parah ke depannya. Dibutuhkan penanganan secara serius dan kebijakan yang tegas dan tepat sasaran dalam menyelesaikan masalah bisnis ini,” ungkap Uung.
Pada akhirnya, jelas Uung, kita sedang berada dalam kondisi yang tidak mudah. Tetap berpikir positif dan optimis sebagai upaya mengatasi pembatasan penyebaran Covid-19.
“Mungkin dengan adanya wabah ini mendudukkan kita pada posisi yang tidak nyaman, namun dalam setiap penanganan wabah selalu ada peluang yang mengikutinya,” pungkas Uung. (*)
