Dewan Minta Rotasi Jabatan Profesional

  • Whatsapp

JABARTODAY.COM – BANDUNG Dalam rotasi jabatan, DPRD Kota Bandung tidak memiliki keterkaitan secara langsung. Namun, sebagai penyelenggara Pemerintahan  di Kota Bandung, DPRD mengharapkan agar rotasi jabatan berjalan secara profesional tanpa kepentingan dan prosedur yang dilewati.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha, Senin (30/11/2020), di Gedung DPRD Kota Bandung.

Politisi PDI-Perjuangan ini mengingatkan para pejabat di lingkungan Pemkot Bandung, agar melakukan rotasi jabatan secara profesional dan obyektif. Artinya, aturan yang ada dalam proses rotasi jabatan, harus dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dengan mengacu pada aturan main, pejabat yang dihasilkan akan mampu memberikan yang terbaik dengan kualitas masing-masing. Hal ini menjadi penting,” kata Achmad.

Menyangkut kinerja pejabat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika pejabat yang bersangkutan dalam jabatannya berkompetensi baik, maka, seharusnya pejabat tersebut tidak perlu di rotasi.

Baca Juga

Atas referensi itu, Achmad meyakini, pelayanan kepada masyarakat akan meningkat. Dalam hal ini, lanjutnya, profesionalitas unsur terkait yang merumuskan dan menentukan rotasi jabatan, perlu dikedepankan demi mendapatkan pejabat dengan tingkat profesionalitas dan kemampuan memadai.

“Jangan sampai, dalam rotasi jabatan berdasarkan asas suka tidak suka. Lantas,  langsung diangkat walaupun syarat administrasi belum terpenuhi. Ini tidak boleh dilakukan,” tukasnya.

Meskipun Achmad mengakui bahwa rotasi jabatan merupakan hak prerogratif wali kota pada umumnya. Namun, dia meminta koleganya untuk menjunjung tinggi prinsip dasar prerogratif tersebut.

Hanya saja, sebagai mitra kerja, lanjutnya mengharapkan, agar pejabat yang akan dirotasi memiliki pemahaman luas atas bidang kerja SKPD yang dipimpin.

“Dalam kegiatan dan pembahasan, kami akan sering ketemu para pejabat eksekutif,” ucapnya.

Prinsip menempatkan orang yang tepat di SKPD, harus menjadi acuan termasuk dalam rotasi jabatan, Achmad mengharapkan agar tidak asal memutar pejabat saja.

“Jangan asal rotasi harus dipertimbangkan secara matang. Tempatkan pejabat yang sesuai kompetensinya, karena ini terkait erat dengan jalan tidaknya program di SKPD,” jelasnya.

Ada hal yang tak boleh diabaikan, ucap legislator PDI Perjuangan ini, rotasi jabatan tidak boleh melanggar prinsip dasarnya. Seperti, menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensinya, memenuhi syarat administrasi dan lainnya.

“Itu penting dilakukan. Jangan sampai melanggar aturan.  Sepanjang memenuhi syarat dan kompeten,  siapapun yang mendapatkan rotasi tidak masalah,” ujarnya.

Menilik tugas utama dewan dalam melakukan pengawasan memiliki makna luas, dalam pandangan Achmad salah satunya, bisa dengan memberikan masukan konstruktif untuk eksekutif dalam melaksanakan rotasi iabatan secara ideal. Hanya saja, tidak mungkin dewan sampai masuk pada ranah intervensi dan menentukan pejabat tertentu. Pasalnya, hal itu diluar wilayah dewan secara langsung.

“Sejatinya rotasi jabatan mampu meningkatkan kinerja. Sehingga, langkah bersama dalam memajukan Kota Bandung dapat terwujud,” pungkas Achmad. (*)

Related posts