Tuesday , 10 December 2019
Home » Info Jabar » Buruh se-Jawa Barat Bakal Demo Ridwan Kamil

Buruh se-Jawa Barat Bakal Demo Ridwan Kamil

demo buruh

JABARTODAY.COM, BANDUNG — Sejumlah elemen serikat pekerja/serikat buruh se-Jawa Barat akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (2/12/2019).

Mereka menuntut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2020 dengan surat keputusan, bukan dengan surat edaran.

“Seluruh pimpinan serikat pekerja se-Jawa Barat telah melakukan rapat untuk membahas teknik lapangan. Kami semua sepakat melakukan aksi besar-besaran pada tanggal 2 Desember 2019 di Gedung Sate, Bandung,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Jawa Barat, Sabilar Rosyad, dikutip Antara, Sabtu (30/11/2019).

Sabilar mengatakan, kalangan buruh bakal menggelar aksi lebih besar di seluruh kawasan industri di Jawa Barat, jika Gubernur Jabar Ridwan Kamil tak memenuhi tuntutan. Rencananya, aksi lebih besar akan dihelat pada 3 dan 4 Desember 2019.

“Istilahnya kami akan melakukan mogok daerah. Buruh keluar dari pabrik-pabrik tempatnya bekerja untuk menyampaikan protes,” tuturnya.

Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Obon Tabroni menegaskan bahwa penetapan UMK dengan surat edaran bersifat tidak mengikat. Tidak seperti melalui surat keputusan.

Terlebih, tidak ada pula kenaikan UMK dibanding tahun sebelumnya.

Obon khawatir akan ada perusahaan yang sebenarnya mampu membayar UMK namun tidak menaikkan upah buruhnya. Itu bisa saja dilakukan perusahaan lantaran Ridwan Kamil hanya mengeluarkan surat edaran yang bersifat tidak mengikat.

Padahal, kata Obon, Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah mengatur mengenai hal itu. Jika memang perusahaan benar-benar tidak mampu, bisa dilakukan penangguhan.

“Dengan menerbitkan surat edaran, Gubernur Jawa Barat lebih mementingkan pengusaha. Tetapi mengabaikan kepentingan pekerja yang juga memiliki hak untuk bisa hidup layak,” kata Obon.

Baca Juga:  Serikat Pekerja Usulkan UMK 2020 Naik 13 Persen

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengganti landasan hukum yang mengatur kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten atau UMK dari Surat Keputusan Gubernur menjadi Surat Edaran Gubernur.

Ridwan Kamil melakukan itu guna mencegah perusahaan yang tak mampu menaikkan UMK sesuai ketentuan gulung tikar atau pindah ke daerah lain.

“Jika UMP tetap polanya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu ditetapkan melalui SK Gubernur, banyak industri padat karya yang tidak sanggup, kolaps,” ujar Ridwan Kamil akun instagram miliknya yang diunggah Selasa (26/11/2019).

Emil mengatakan, surat edaran akan diuji coba dalam dua-tiga bulan. Jika pengusaha tidak menaati surat edaran, maka surat keputusan akan dikeluarkan dengan isi surat sama dengan isi surat edaran.*

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *