JABARTODAY.COM – BANDUNG DPRD Kota Bandung menyorot bagi hasil pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung yang sumber penerimaannya dari sektor pajak daerah, yang terus merosot.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung Sofyanuddin Syarif mengaku heran atas realisasi pajak daerah tersebut, terutama penurunan secara signifikan pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU). Pada 2015, bagi hasil PPJU mencapai Rp 15 miliar, setiap bulannya. Tahun ini, menurun jadi Rp 13 miliar. “Katanya penurunan pendapatan itu sesuai dengan yang dibayarkan konsumen, akibat inflasi dan penurunan harga BBM (bahan bakar minyak), tapi logika saya tidak sampai. Sebab, realitanya pemakaian listrik di Bandung meningkat, tetapi PPJU menurun. Maka, kita butuh print out yang transparan dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) atas pemakaian listrik,” tukas Sofyan, saat ditemui di gedung parlemen, Rabu (5/10).
Nantinya langkah Komisi B, yang akan meminta bukti otentik potensi listrik yang dipakai warga Bandung, bakal ditindaklanjuti dengan rapat kerja. Atas anjuran PT. PLN Pusat, cukup dengan jajaran PLN Cabang Bandung. Sehingga akan ketahuan mana yang bayar dan tidak. “Sistem yang dimiliki PLN akan bisa memilah pemasukan pembayaran PPJU,” tukas Sofyan.
Sofyan juga menilai target PAD dari PPJU tahun 2016 sebesar Rp 190 miliar, sulit direalisasikan. Dirinya memerkirakan, pemasukan tertinggi dari bagi hasil dengan PLN tidak lebih dari Rp 170 miliar. “Artinya ada loss potensi sekitar Rp 20 miliar,” singkat Sofyan. (vil)
