30 Menit JK Jadi Saksi Yance

jabartoday.com/net
jabartoday.com/net

JABARTODAY.COM – BANDUNG — Ada suasana berbeda dalam proses persidangan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Pembangkit Litstrik Tenaga Uap (PLTU) Sumur Adem, Kabupaten Indramayu, yang melibatkan mantan Bupati Indramayu, Irianto MS Syaifuddin, Senin (13/4). Saat itu, persidangan mendapat penjagaan jauh lebih ketat daripada biasanya.

Itu terjadi karena hadirnya Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Jusuf Kalla. Kehadiran JK, sapaan sang wapres, adalah untuk menjadi saksi Yance, sapaan mantan Bupati Indramayu, yang kini, berstatus terdakwa tersebut.

Dalam persidangan yang juga dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Musyawarah Nasional (Munas) Bali, Abu Rizal Bakrie, dan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, JK mengatakan, bahwa Yance melakukan langkah-langkah pembangunan sesuai perintah. “Itu semua sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 71/2006. Proyek itu crash program, percepatan pembangunan,” tandas JK, saat memberi kesaksian dalam persidangan yang berlangsung di  Ruang I Pengadilan Negeri Bandung, Jalan Martadinata Bandung.

Dalam persidangan yang diketuai Marudut Bakara itu, orang nomor dua di negara ini mengutarakan, pembangunan PLTU Sumur Adem merupakan sebuah langkah percepatan untuk mengatasi krisis energi listrik. Selaku wapres pada era Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), JK berinisiatif melakukan pengadaan listrik berkapasitas 10 ribu Mega Watt (MW), yang pelaksanaannya 3 tahun.

Menurutnya, proyek yang mulai bergulir 2006 itu harus berlangsung cepat. JK menjelaskan, jika terjadi keterlambatan pembangunan, hal itu dapat merugikan negara yang cukup besar. Nilainya dapat mencapai triliunan rupiah, kata JK. Efek lainnya, sektor industri tidak berlangsung.

Karenanya, JK berpandangan, upaya dan langkah cepat yang dilakukan Yance, yang saat itu menjabat Bupati Indramayu, merupakan hal yang benar. Itu karena, jelas JK, apa yang dilakukan Yance sesuai perintah.

Berkenaan dengan pembebasan lahan, JK mengakui bahwa hal itu memang kerap menimbulkan masalah. Pasalnya, kilah dia, konotasinya kerap ganti rugi, bukan ganti untung. Karena ganti untung itu, kata JK, pemerintah membolehkan nilai pembebasan lahan melebihi Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). “Kaitannya dengan PLTU Sumur Adem, harganya masuk hitung-hitungan PT PLN. Jadi, saya kira, tidak ada masalah,” sahut JK.

Bahkan, kata JK, apa yang dilakukan Yance memberi keuntungan bagi pemerintah. Seandainya terjadi keterlambatan dalam hal pembebasan lahan, justru negara yang mengalami kerugian.

Sementara itu, Kuasa Hukum Yance, Ian Iskandar, menjelaskan, pihaknya menghadirkan JK sebagai saksi adalah langkap maksimal. Terlebih, jelasnya, saat itu, JK punya kapasitas untuk mengeluarkan perintah percepatan proyek pembangunan PLTU Sumur Adem. Pihaknya berkeyakinan, tegas Ian, apabila merujuk pada fakta persidangan, Yance tidak meraup keuntungan pada proyek itu. (ADR)

Related posts