BPJS Naker Bidik TKLHK

BPJS NAKERJABARTODAY.COM – BANDUNG — Berdasarkan Undang Undang 13/2003, para tenaga kerja memiliki hak untuk memperoleh perlindungan. Karenanya, untuk mengimplementasikan regulasi itu, pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan di negara ini supaya mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tenaga Kerja (Naker).

“Pada 1 Juli 2015, secara penuh, program BPJS Naker bergulir. Karenanya, kami terus melakukan sosialisasi secara masiv kepada seluruh masyarakat, utamanya, para tenaga kerja, baik formal maupun TKLHK (tenaga kerja luar hubungan kerja) alias informal, sehingga memahami sekaligus memperoleh manfaat program-program kami,” tandas Kepala BPJS Naker Kantor Wilayah Jabar, Adjat Sudradjat, di BPJS Kantor Wilayah Jabar, Jalan PHH Mustopha Bandung, Selasa (14/4).

Diutarakan, hingga Maret tahun ini, jumlah tenaga kerja mencapai 2.190.000 orang. Sekitar 32 ribu orang di antaranya, ujar Adjat, merupakan peserta TKLHK atau pekerja informal. Sedangkan perusahaan yang menjadi peserta BPJS Naker, lanjut mantan Kepala PT Jamsostek Cabang Cirebon ini, hingga periode sama, sebanyak 23.300 perusahaan.

Seiring dengan segera beroperasinya BPJS Naker secara penuh, Adjat mencetuskan, pihaknya mencanangkan penambahan kepesertaan baru. Untuk perusahaan, lanjutnya, proyeksinya sebanyak 10.225 perusahaan. Sementara peserta tenaga kerja, imbuh dia, mencapai 1,3 juta orang. Karenanya, kami terus melakukan sosialisasi secara gencar

Sasarannya, ucap Adjat, juga termasuk TKLHK. Pasalnya, terang Adjat, sejauh ini, di Jabar, jumlah TKLHK, seperti mandor, tukang ojek, pedagang pasar, pedagang nasi goreng, dan sebagainya, termasuk muazin, tergolong banyak. Catatan menunjukkan, beber Adjat, jumlahnya sekitar 10 juta orang. Dijelaskan, seperti halnya tenaga kerja formal, para TKLHK pun punya hak sama untuk memperoleh penjaminan dan perlindungan sosial.

Berbicara tentang nilai klaim, Adjat menjelaskan, hingga Maret 2015, angkanya tergolong besar. Hingga Maret 2015, sahut Adjat, pihaknya menyalurkan dana penjaminan bernilai ratusan miliar. Angkanya, sebut Adjat, sekitar Rp 560 miliar. (ADR)

Related posts