Home » Bandung Raya » BPJS Kesehatan Masih Bingungkan Publik

BPJS Kesehatan Masih Bingungkan Publik

BPJSJABARTODAY.COM – BANDUNG
Seiring dengan pergantian tahun, mulai 1 Januari 2014, dua lembaga jaminan sosial terbentuk. Badan tersebut terbagi dua, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang merupakan bentukan PT Jamsostek, dan BPJS Kesehatan, yang semula berwajah PT Askes.

 

 

 

Berdasarkan peraturan dan Undang Undang BPJS, mulai 1 Januari 2014, PT Jamsostek menggulirkan tiga program penjaminan, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JK). Sedangkan satu jaminan lainnya, Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK), yang semula dikelola PT Jamsostek, kini, menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan.

 

 

 

Akan tetapi, ternyata, BPJS Kesehatan masih membingungkan publik. Pasalnya, masih banyak kalangan masyarakat, termasuk pemerintah daerah, yang tentunya, mempertanyakan soal kepesertaannya dalam BPJS Kesehatan. Informasinya, PT Askes, yang kini menjadi BPJS Kesehatan, beralasan, bahwa mereka belum menerima data yang diserahkan PT Jamsostek.

 

 

 

“Sejak Oktober 2013, kami menyerahkan data-data kepesertaan, utamanya, yang mengikuti program JPK, kepada PT Askes. Bahkan, penyerahan data-data itu tertuang dalam kesepakatan antara direksi kami dan direksi PT Askes. Penyerahan itu kami lakukan langsung kepada kantor pusat PT Askes,” ujar Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, Teguh Purwanto, di Bandung, Kamis (2/1/2014).

 

 

 

Bahkan, lanjutnya, penyerahan itu bukan hanya data kepesertaan, melainkan juga hal lainnya yang berkaitan dengan program JPK. Menurutnya, pasca penyerahan data-data itu, seluruh hal yang berkenaan dengan kepesertaan program JPK menjadi tanggung jawab dan kewenangan BPJS Kesehatan.

 

 

Khusus bagi para peserta yang mengikuti program JK, JKK, dan JHT, Teguh menegaskan, para peserta tidak perlu mengkhawatirkan dana yang mereka iur kepada PT Jamsostek . Teguh menyatakan, seluruh dana peserta aman. “Mereka pun dapat mengambilnya (JHT) di setiap kantor cabang BPJS di mana pun. Tapi, sesuai peraturan dan regulasi. Misalnya, masa kerjanya 5 tahun dan sudah berhenti bekerja,” terang Teguh. (VIL)

Komentar

komentar