Yance Terancam Hukuman Berat

Irianto MS Syafiuddin
Irianto MS Syafiuddin

JABARTODAY.COM – BANDUNG
Setelah melalui berbagai proses, mulai penetapan statusnya sebagai tersangka, hingga penyidikan, akhirnya, mantan Bupati Indramayu, Irianto MS Syaifuddin, menjalani persidangan perdananya dalam perkara dugaan mark up harga pembebasan tanah proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumuradem, Kabupaten Indramayu. Akibatnya, negara mengalami kerugian Rp 42 miliar.

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Sarjono Turin, pada persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Bandung, terungkap bahwa kasus tersebut mulai terjadi pada 2006. Saat itu, Yance, sapaan akrab Irianto MS Syaifuddin, yang pada masa itu menjadi orang nomor satu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu, menerima permintaan PT PLN dalam hal pengadaan tanah. Peruntukannya, bagi pembangunan PLTU di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu.

Dalam perkembangannya, PT PLN membentuk Tim Percepatan Proyek Diversifikasi Energy (Tim Y8). Sebagai Bupati Indramayu, Yance menerima Tim Y8 yang memaparkan rencana pembangunan PLTU berkapasitas 3×300 Mega Watt (MW). Terungkap pula, pada 8 Juni 2008, Yance menerima surat PT PLN. Isinya, permohonan Izin Prinsip Pembangunan PLTU dan terdisposisikan kepada Dinas Pertanahan.

Jaksa Penuntut Umum melanjutkan, berdasarkan dakwaan, Yance melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum. Antara lain, Yance tidak melakukan inventarisasi/penelitian status tanah HGU milik PT. Wiharta Karya Agung, yang saat itu, haknya akan dilepaskan.

Dakwaan lainnya, Yance tidak membentuk atau menetapkan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah. Tugas tim tersebut menilai atau menaksir harga tanah. Selain itu, untuk menetapkan nilai pergantian, Yance juga tidak mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan milik PT. Wiharta Karya Agung dan harga transaksi pasaran tanah di sekitar lokasi. Karenanya, JPU menilai langkah Yance bertentangan dengan Keppres No 65/2006 mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Kemudian, sambung JPU, Yance tidak menjadikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36/2005 jo Perpres 65/2006 sebagai acuan dalam pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Jaksa menilai yang menjadi acuan Yance saat membentuk P2T yaitu SK Bupati Indramayu Nomor 593/05/Kep-1051-Disnah/2004 tertanggal 17 Juni 2004.

Panitia Pengadaan Tanah menyepakati nilai ganti rugi senilai Rp 57.850 per meter per segi. Sedangkan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) milik PT Wiharta Karya Agung bernilai Rp 14.000 per meter per segi. Untuk harga pasaran tanah, P2T menetapkan angka Rp 44.212 per meter per segi.

Karena itu, JPU menilai Yance melakukan upaya memperkaya pribadinya atau orang lain. JPU berpendapat, untuk dakwaan primair, Yance terjerat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan dakwaan subsidair, Yance terjerat Pasal 3 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan hal itu, Yance terancam hukuman berat. Yaitu, dapat berupa pidana penjara 20 tahun. (ADR)

Related posts