Tidak Boleh Jadi Tempat Rapat PNS, Pebisnis Hotel Meradang

JABARTODAY.COM – BANDUNG
Beberapa waktu lalu, pemerintah menerbitkan kebijakan berkenaan dengan aktivitas para pegawai negeri sipil (PNS). Satu di antaranya, pelarangan PNS melakukan rapat-rapat atau pertemuan sejenisnya di hotel-hotel. Tentu saja, bagi para pebisnis hotel, hal ini bagai sebuah tamparan.

Menanggapi hal itu, DPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar menolak kebijakan pelarangan PNS rapat di hotel. “Kami sangat berkeberatan. Terbitnya kebijakan itu tanpa ada pertemuan dan pembahasan dengan kawan-kawan pelaku usaha perhotelan. Saya kira, kebijakan itu dapat membuat perhotelan menjadi lesu,” tandas Ketua DPD PHRI Jabar, Herman Muchtar, di Hotel Grand Royal Panghegar Bandung, Jalan Merdeka Bandung, Senin (10/11).

Menurutnya, pelarangan PNS menggelar rapat atau pertemuan sejenisnya di hotel-hotel adalah hal yang tidak tepat. Herman menilai pernyataan tersebut dapat menjadi sebuah alat pencitraan, tetapi tidak mempertimbangkan efek statement tersebut.

Idealnya, kritik Herman, pemerintah mengetahui dan memahami permasalahan dunia perhotelan. Diperkirakan, kata Herman, pernyataan pelarangan PNS rapat di hotel dapat menimbulkan perang tarif. Efek lainnya, tingkat hunian kamar (occupancy), yang saat ini, di Jabar ketika weekday maksimal 50 persen,  berpotensi merosot. “Lebih ekstrim lagi, tidak tertutup kemungkinan, mengalami kebangkrutan,” kata mantan Ketua Kadin Kota Bandung tersebut.

Karenanya, Herman mengharapkan pemerintah melakukan pengkajian ulang pernyataan tersebut. Diutarakan, pemerintah harus mempertegas, rapat atau pertemuan apa dan bagaimana di hotel yang mereka larang. “Seluruh pengurus PHRI berencana untuk langsung menghadap presiden guna menyelesaikan permasalahan tersebut,” cetus Herman. (ADR)

Related posts