Terlambat Bayar Pajak Tidak Terkena Sanksi

foto: WEB
foto: WEB

JABARTODAY.COM – BANDUNG — Untuk menunjang program pembangunan pemerintah, pemerintah menerbitkan beragam kebijakan, satu di antaranya, yaitu perpajakan. Tahun ini, pemerintah mencanangkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak. “Ini bagian strategi pengamanan target penerimaan pajak. Proyeksi kami, tahun ini, penerimaan pajak sebesar Rp 1,29 triliun,” tandas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Mekar Satria Utama,  di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Jabar I, Jalan Asia Afrika, Rabu (29/4).

Sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak, dia menuturkan, programnya meliputi intensifikasi dan eksnsifikasi. Dasarnya, terang dia, data pihak ketiga. Antara lain, sebut dia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),  Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan kementrian serta lembaga.

Meski target penerimaan pajak bernilai besar, Mekar Satria mengaku optimis bahwa jajarannya mampu merealisasikannya. Pasalnya, jelas dia, peluang meningkatkan penerimaan pajak yang bersumber pada tax ratio masih rendah. Kemudian, lanjut dia, masih ada wajib pajak yang bersifat pribadi, belum tersentuh. Lalu, sambungnya, adanya data eksternal.

Mengacu pada program Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia (RI) ke-7, Joko Widodo, di Istana Negara, Rabu (29/4), pihaknya membuka kesempatan sekaligus mendorong bagi para wajib pajak secara seluas-luasnya bagi para wajib pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), melakukan pembetulan SPT, dan membayar pajak. “Kami menghapus sanksi yang berupa bunga dan denda jika wajib pajak terlambat membayar dan mengajukan pelaporan pajaknya,” ucap dia.

Demi mendukung pelaksanaan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, diungkapkan, pemerintah segera menerbitkan payung hukum. Bentuknya, tutur dia, berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Isinya tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagai akibat dari keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan (SPT), pembetulan SPT, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak.  (ADR)

Related posts