Home » Ekonomi » Tarif PBB di Kota Bandung Tidak Naik, Ini Alasannya

Tarif PBB di Kota Bandung Tidak Naik, Ini Alasannya

Rapat Dengar Pendapat Komisi B Bersama BPPD Kota Bandung Membahas Penerapan PBB, Jumat (12/6/2020). (jabartoday/eddy koesman)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Pemerintah Kota Bandung memutuskan untuk tidak menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi mengatakan, mengacu pada rapat dengar pendapat (RDP) antara Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dengan Komisi B, kebijakan keringanan atas kewajiban pembayaran tarif PBB tahun 2020 sama dengan tahun sebelumnya, padahal awalnya sudah disimulasikan untuk naik antara 10 hingga 15 persen.

“Untuk terus mendorong wajib pajak tetap membayar PBB diberikan insentif pajak daerah tahun 2020 ditetapkan sama dengan tahun 2019 atau tidak ada kenaikan pembayaran PBB,” ujar Asep, di Gedung DPRD Kota Bandung, Jumat (12/6/2020).

Asep menyampaikan, kebijakan ini tertuang dalam dasar perhitungan jumlah kewajiban PBB dipengaruhi oleh nilai jual obyek pajak atau NJOP. Poin pentingnya, jelas politisi PKS ini, adalah tidak boleh mengesampingkan Surat Edaran Direktorat Pajak Nomor SE-09/PJ.6/2003 tentang penerapan NJOP sama dengan nilai pasar dengan penerapan assesment sales ratio (ASR) minimal 80 persen. Sementara posisi sekarang di Kota Bandung capaiannya masih jauh yaitu baru dikisaran 29,88 persen. Sehingga secara bertahap harus ada penyesuaian yang mengacu pada Perda Nomor 20 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa penyesuaian bisa dilakukan setiap 3 tahun.

“Kebijakan ini diharapkan akan meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan meningkatkan penerimaan pajak daerah secara keseluruhan,” kata dia.

Bila ditarik kebelakang terkait rencana Pemerintah Kota Bandung, yang akan menaikkan NJOP, sejatinya bisa menimbulkan kegelisahan masyarakat. Kebijakan tersebut dapat menambah beban masyarakat karena menyebabkan pajak bumi dan bangunan yang harus mereka bayarkan menjadi naik.

Namun, terang Asep, akibat pandemi wabah Covid-19 akhirnya diputuskan bahwa nilai PBB yang dibayarkan masyarakat diberikan pengurangan. BPPD Kota Bandung memberikan keringanan, stimulus agar kenaikan PBB hanya berkisar rata-rata sekitar 15 persen.

“Memang kewenangan untuk menaikkan PBB berada pada pemerintah daerah. Tetapi pemerintah daerah harus pula mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Jangan sampai pengenaan PBB membuat warga terbebani,” tegas Asep.

Untuk itu, sambung Asep, masyarakat harus mulai membiasakan menyisihkan dana bulanan guna keperluan membayar PBB tahunan. Sehingga, misalnya nilai kewajiban PBB nya Rp 1,2 juta maka bisa menyisihkan Rp 100 ribu setiap bulan.

“Jadilah wajib pajak dengan membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah,” pungkas Asep. (edi)

Baca Juga:  Tempat Rapid Test Belum Tentu Jadi Sarang Virus