JABARTODAY.COM – BANDUNG — Dalam menggulirkan sebuah program, salah satu langkah dan upaya penting supaya bergulir lancar yaitu adanya sosialisasi. Begitu pula dengan program Dana Pensiun yang kini ditangani Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS TK), yang sejatinya, resmi berlaku 1 Juli 2015.
Namun, ternyata, hingga kini, kalangan pengusaha belum dapat melaksanakan program tersebut. “Benar. Kami belum bisa menjalankannya. Kami belum mendapat pemanggilan. Program itu pun belum tersosialisasikan pada perusahaan-perusahaan dan para pekerja serta karyawan,” tandas Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jabar, Dedy Widjaja, di Grand Hyatt Regency, Jalan Sumatera Bandung, belum lama ini.
Menurutnya, kalangan pelaku usaha dan industri, khususnya, di Jabar menilai program itu belum terpahami secara jelas. Untuk itu, Dedy menyatakan, pihaknya berkeinginan untuk lebih memahami program tersebut sebelum bergulir.
Dikatakan, seandainya kalangan pekerja, karyawan, dan buruh melakukan penolakan, sebaiknya, jangan paksakan program tersebut. Selain itu, program tersebut pun, tambahnya, harus diterima kalangan pelaku usaha dan industri. Jika dipaksakan, ucap dia, pihaknya khawatir program Dana Pensiun itu tidak berbeda dengan Jaminan Hari Tua (JHT). “Baru satu hari, ada perubahan. Itu yang kami khawatirkan,” katanya.
Meski demikian, Dedy menyatakan, pada dasarnya, kalangan pelaku usaha dan industri setuju atas adanya program tersebut. Namun, tegas Dedy, program Dana Pensiun harus punya manfaat bagi kalangan pekerja, karyawan, dan buruh..
Berkenaan dengan kondisi terkini dunia usaha dan industri Jabar, Dedy mengatakan, situasinya kurang menguntungkan. Saat ini, ungkapnya, banyak perusahaan yang mengurangi jam kerja. Tidak sedikit pula, sahut dia, perusahaan yang mengalami penghentian kontrak.
Situasi seperti ini, tukas Dedy, tentunya menimbulkan kekhawatiran yang besar. Apabila kondisinya terus seperti saat ini, salah satu ancaman bagi sektor dunia usaha dan industri adalah kebangkrutan. Efeknya, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masive.
Ancaman PHK itu sudah terjadi. Adalah Karawang, yang menjadi salah satu contohnya. Di Karawang, kata Dedy, terdapat perusahaan yang stop produksi. Mayoritas, bergerak pada sektor otomotif. Mereka mencemaskan kepercayaan suplier dan perbankan turun. Dampak turunnya kepercayaan perbankan, jelasnya, pelaku usaha dan industri tidak lagi menerima pinjaman. “Akibatnya, perusahaan terhenti. Karena terhenti, tidak ada income. Akibat tidak ada income, perusahaan sulit membayar gaji para pekerja, karyawan, dan buruh. Akhirnya, PHK pun terjadi,” tutup Dedy. (ADR)
