Soal PLTSa, Dewan Minta Pemkot Tunjukkan Perpres

PLTSaJABARTODAY.COM – BANDUNG DPRD Kota Bandung meminta kepada Pemerintah Kota Bandung untuk menunjukkan Peraturan Presiden yang menetapkan Bandung sebagai salah satu kota percontohan sampah. Hal itu untuk membahas ulang proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Akhir (PLTSa). Apalagi, pengerjaan proyek ini molor, karena mundurnya PT Bandung Raya Indah Lestari (PT BRIL).

“Kita ingin lihat dulu Perpresnya nomor berapa, terus apakah Bandung harus mengelola sendiri atau bekerja sama dengan daerah lain, seperti Kabupaten Bandung,” ujar Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Folmer Silalahi, di Gedung Parlemen, Selasa (15/11).

Jika PT BRIL benar-benar mundur dari proyek tersebut, berarti Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, harus dicabut dan dibahas ulang, termasuk peraturan yang mengikutinya. Apalagi, mencabut Perda bukanlah urusan sepele, tidak bisa semerta-merta begitu saja. “Karena itu harus ada pembahasan kembali antara Pemkot dengan dewan,” seru politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Selain itu, dewan juga masih menunggu penjelasan dari PT BRIL terkait mundurnya mereka. Sebab, hal tersebut bakal menjadi keputusan politik dewan terkait Perda Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, yang di dalamnya membahas tentang tipping fee bagi pemenang lelang. “Karena pencabutan perda harus melalui perda, tidak bisa serta merta menggantinya,” tandas Folmer.

Seperti diketahui, PT BRIL menjadi pemenang lelang megaproyek PLTSa Gedebage mengusung teknologi insenerator ramah lingkungan. Tetapi dalam perjalanannya, Wali Kota Ridwan Kamil menginginkan pengelolaan sampah menggunakan biodigester. Saat Perda selesai dibahas, keluar putusan dari Komite Pengawas Persaingan Usaha, yang menyatakan PT BRIL dianggap tidak sah menjadi pemenang lelang. Atas putusan itu, PT BRIL mengajukan keberatan dan menggugat ke pengadilan. Pengadilan kemudian memenangkan gugatan PT BRIL, dan memerintahkan Pemkot Bandung untuk melaksanakannya. Namun, setelah putusan diterima, pemilik saham, Edi Sukamto, menyatakan mundur dari proyek tersebut. (vil)

Related posts