Home » Ekonomi » Soal BPNT, Ini Yang Perlu Menjadi Perhatian Pemerintah

Soal BPNT, Ini Yang Perlu Menjadi Perhatian Pemerintah

(jabartoday.com/ISTIMEWA)

JABARTODAY.COM – BANDUNG — Ketercukupan pemenuhan kebutuhan pangan menjadi unsur penting dalam program kesejahteraan masyarakat. Karenanya, demi memenuhi kebutuha pangan, utamanya, kalangan masyarakat miskin, pemerintah menggulirkan sejumlah program. Di antaranya, program Beras Miskin (Raskin).

Namun, ternyata, program tersebut bukan berarti tidak mendapat kendala. Antara lain, pagu yang belum atau kurang sesuai Rumah Tangga Sasaran (RTS), kualitas beras, pendistribusian, data penerima Raskin, dan lainnya. Agar lebih efektif, pada awal tahun ini, pemerintah melakukan upaya lain, mengubah program Raskin menjadi Beras Sejahatera (Rastra).

“Pada dasarnya, sebagai lembaga BUMN, kami siap mendukung Rastra demi menjaga stabilitas dan ketahanan pangan, yang merupakan tanggumg jawab pemerintah sesuai Undang Undang 18/2012 tentang Pangan,” tandas Basirun, Kepala Divisi Penyaluran Perum Bulog pada Seminar Nasional Membedah Efektivitas Program Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non-Tunai Bagi Warga Miskin, di Hotel Asrilia, Jalan Pelajar Pejuang Bandung, Selasa (26/9).

Dikatakan, berdasarkan UU 18/2012, ada beberapa hal tentang ketahanan pangan. Antara lain, ujar Basirun, antara lain, berkenaan dengan ketersediaan, keterjangkauan, stabilisasi, dan kualitas. “Ini semua menjadi kewajiban pemerintah agar masyarakat dapat memperoleh akses mendapatkan pangan,” ujarnya.

Sebagai lembaga negara, lanjutnya, pihaknya mendapat tugas untuk menangani, mengelola, serta mendistribusikan 3 komoditi, yaitu padi, jagung, dan kedelai. Selain itu, lanjutnya, pihaknya pun berperan sebagai penyeimbang dan pengendali harga. Artinya, jelas dia, harga jual yang ditetapkan Bulog menjadi acuan pasar. Dilanjutkan, sejatinya, Rastra pun berfungsi sebagai salah satu instrumen pengendalian harga.

Soal Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Basirun berpendapat, secara tidak langsung, program itu tidak berkaitan dengan Bulog. Pihaknya, tuturnya, berperan sebagai penyedia rastra. Pasalnya, skema BPNT, masyarakat memperoleh rastra melalui e-waroeng. Apabila masyarakat tidak atau sulit memperoleh rastra melalui e-waroeng, ucapnya, tentunya, mereka mencari ke pasar-pasar. “Idealnya, ada pengkajian soal rastra melalui skema e-waroeng. Ini supaya masyarakat, khususnya kalangan miskin, memiliki akses untuk memperoleh kebutuhan pangan, dalam hal ini, beras,,” ujarnya.

Aldrin Herwani, Ketua Ikatan Sarjana Ekinomi Indonesia (ISEI) Jabar, mengatakan, program non-tunai, tidak dapat terhindarkan. Sistem ini, sahutnya, berlangsung di berbagai negara. Namun, di Indonesia, tidak mudah merealisasikannya. Itu karena, jelasnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami sistem ini. Selain itu, ucapnya, tidak sedikit masyarakat yang memanfaatkan dana non-tunai itu untuk keperluan lain, bukan kebutuhan pokok.

Meski begitu, Aldrin menilai BPNT memiliki sisi positif, yaitu mendorong literasi dan inklusi keuangan, serta mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) mengingat e-waroeng melibatkan sektor UMKM.

Akan tetapi, skema itu pun masih harus dibenahi. Menurutnya, masih minimnya infrastruktur e-waroeng. Kemudian, dalam hal penyaluran dan pendiatribusian, tukasnya, perlu peningkatan pengawasan. “Perlu keterlibatan Bulig dalam hal pengawasannya,” tutup Aldrin.  (win)