Friday , 22 November 2019
Home » Ekonomi » Serikat Pekerja Usulkan UMK 2020 Naik 13 Persen

Serikat Pekerja Usulkan UMK 2020 Naik 13 Persen

Upah Minimum Provinsi

JABARTODAY.COM, BANDUNG — Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bandung mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) mencapai 12-13 persen.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UMK tahun 2020 naik sebesar 8,51 persen dari UMP/UMK 2019.

Menurut Ketua SPSI Kabupaten Bandung, Uben Yunara, para pengusaha di Kabupaten Bandung menggunakan parameter UMK dalam menentukan kenaikan upah minimum.

“(Iuran) BPJS aja naiknya 100 persen, UMK masa 8,51 persen, itu terlalu kecil, mininal naiknya menjadi 12-13 persen. Jadi yang tadinya Rp 2,8 juta (UMK Kabupaten Bandung) menjadi sekitar Rp 3,3 juta,” katanya dilansir laman Tribun Jabar, Jumat (18/10/2019).

Menurutnya, UMK itu untuk pekerja lajang sehingga kenaikan UMK sebesar 8,51 persen tersebut dirasa cukup.

Berbeda dengan kebutuhan pekerja yang sudah berumah tangga dan memiliki tanggungan anak serta istri. Kenaikan 8,51 persen dianggap kecil.

“Kami akan meminta bagaimana kelebihannya dari 8,51 persen kalau bisa dilebihin 5 persen. Dengan catatan ditutup impornya agar perusahaan kuat lagi dan kalau ada kerjaan, perusahaan bisa bayar upah,” katanya.

Uben menilai, kenaikan upah akan berimbas pada kemampuan perusahaan untuk membayar gaji. Saat ini, kata Uben banyak perusahaan tekstil di Kabupaten Bandung yang tengah mengahadapi gempuran produk impor sehingga tidak mampu bersaing.

“Yang menjadi masalah kemampuan perushaaanya, apakah mampu membayar atau tidak? dengan masuknya barang impor masuk ke kita, dengan harga jauh lebih murah sekitar 20-50 persen, otomatis produksi berhenti, kalau produksi terhenti jangankan untuk membayar upah,” katanya.

Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri meminta kepada semua pihak untuk menerima kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020.

Baca Juga:  Serikat Pekerja Jabar Pesimistis Menaker Ida Fauziah Bisa Bawa Perubahan

UMP 2020 dihitung oleh Menaker bakal naik 8,51%. Hanif mengatakan, kenaikan UMP sudah diatur oleh UU dan wajib setiap tahun. Selain itu, pemerintah mengupayakan kenaikan UMP bisa diterima buruh dan pengusaha.

“Jadi menurut saya ini harus diterima oleh semua pihak. Buruh pun kalau ditanya puas terhadap kenaikan UMP ya bilangnya nggak,” katanya di Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Ia juga mengingatkan buruh dan pengusaha untuk menghormati ketetapan kenaikan UMP 2020 yang akan ditetapkan oleh masing-masing gubernur 1 November 2019.

UU juga memberikan ruang bagi pengusaha bila tak kuat memberikan UMP maka bisa mengajukan penangguhan, asalkan jangan sampai tak memberikan upah di bawah UMP karena ancamannya pidana. (jt2/cnbc).*