Saksi Ahli: KPK Tak Bisa Tafsirkan Sendiri Soal Audit LHP BPK

  • Whatsapp
Sidang lanjutan perkara korupsi RTH Kota Bandung, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Selasa (20/4/2021). (jabartoday/eddykoesman)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Tidak dilakukannya kroscek atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada orang-orang yang tercantum dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adalah preseden buruk dalam sistem penegakan hukum.

Audit yang sudah dilakukan dan dimintakan untuk diaudit kembali, merupakan bentuk pengabaian hasil kerja BPK sebelumnya.

Hal ini disampaikan pakar keuangan dan kerugian negara, Eko Sambodo, usai sidang lanjutan perkara korupsi ruang terbuka hijau Kota Bandung dengan terdakwa Dadang Suganda, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Selasa (20/4/2021).

“Sebetulnya ini sudah bermasalah dari awal. Terlebih LHP BPK di tahun 2012, dikatakan tidak ada kerugian negara. Jadi dari sisi mana dikatakan merugikan keuangan negara,” ujarnya.

Dia mengkritisi audit BPK yang disebut penyidik adanya potensi kerugian negara dari proyek RTH. Padahal, sebelumnya BPK bersama auditor independen, sudah mengaudit dokumen penggunaan keuangan negara.

Baca Juga

Eko menggarisbawahi, bahwa tidak bisa menafikan BPK sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan yang dapat menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara.

Namun, hasil pemeriksaan BPK harus merupakan hasil pekerjaan satuan kerja tim, yang merupakan produk lembaga negara. Pemeriksaan BPK berdasarkan penugasan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

“Pemeriksaan BPK, tentunya harus berdasarkan pada asas-asas umum yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbuhnya.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Efran Helmi Juni mengatakan, terkait kerugian negara hanya bisa diungkap melalui pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada terdakwa dengan mengungkap latar belakang kegiatannya.

Tidak ada alasan yang cukup kuat atau secara objektif bahwa perbuatan terdakwa dapat disamakan dengan perbuatan menyimpang seperti yang dilakukan penyelenggara negara yang sudah dinyatakan bersalah. 

“Dari dulu hingga kini dapat dipertanggungjawabkan, pekerjaan terdakwa adalah orang yang berbisnis dalam hal jual beli tanah,” cetusnya.

Menurutnya, pemeriksaan investigatif BPK untuk mengungkap terdakwa melakukan tindakan merugikan keuangan negara, tidak boleh gunakan kata-kata indikasi perbuatannya dapat menimbulkan kerugian negara, melainkan harus pasti.

“Dalam menggunakan kewenangan, BPK harus berpedoman kepada SOP (standar operasional prosedur), serta standar pemeriksaan, yang berlaku tidak boleh menduga-duga,” ujar Efran.

Sebelumnya, saksi ahli pertanahan Jelly Nasseri, notaris/PPAT dihadapan majelis hakim sidang perkara korupsi RTH Kota Bandung, menjawab pertanyaan tim kuasa hukum terdakwa dan penuntut umum KPK.

Dia mengatakan, perjanjian jual beli tanah sebelum dilaksanakan akta jual beli oleh PPAT, setelah pembayaran lunas ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Perjanjian jual beli tanah merupakan perjanjian yang sering dibuat oleh masyarakat dalam rangka peralihan hak atas tanah dari satu pihak ke pihak lainnya.

Dia menilai, masih terdapat masyarakat yang membuat perjanjian jual beli tanah secara lisan, sedangakan pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997 mensyaratkan peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT.

Pendekatan yang digunakan, lanjut Jelly, mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Spesifikasi yang digunakan dari perjanjian jual beli tanah berdasarkan perjanjian jual bel tanah selama memenuhi syarat yang ditentukan Pasal KUH Perdata.

“Para pihak tetap harus menandatangani Akta Jual Beli di hadapan PPAT untuk proses pendaftaran di Kantor Badan Pertanahan Nasional agar dapat dilakukan proses balik nama,” terang Jelly.

Terkait pertanyaan penuntut umum KPK Haerudin, secara umum norma jual beli tanah, Jelly mengungkapkan, konsep dasar transaksi jual beli tanah adalah terang dan tunai.  Namun, pada praktiknya, karena berbagai alasan, konsep terang dan tunai itu belum dapat dipenuhi. Belum terpenuhi, bukan berarti transaksi tidak bisa dilakukan, ada instrumen lain, yaitu dengan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) sebagai pengikat, sebagai tanda jadi transaksi jual beli tersebut, sambil menunggu yang belum beres. 

“Belum terpenuhinya persyaratan untuk Akta Jual Beli, bisa jadi karena pembayaran belum lunas/dicicil, sertifikat masih dalam proses atau proses lainnya, belum mampu membayar pajak, atau kondisi lainnya yang legal,” pungkas Jelly. (*)

Related posts