Puan: “Laporkan Jika Ada Raskin Menyimpang”

Jabartoday.com/net
Jabartoday.com/net

JABARTODAY.COM – BANDUNG
Salah satu unsur penting dalam menjaga stabilitas nasional yaitu ketercukupan kebutuhan pangan. Namun, di negara ini, sejak cukup lama, masih banyak masyarakat yang belum dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Karena itu, beberapa tahun lamanya, pemerintah menggulirkan program beras bagi masyarakat miskin (raskin).

Namun, ternyata, pendistribusiannya kurang optimal. Misalnya, dalam hal pendistribusian. Sejauh ini, penerima program raskin, secara nasional, mencapai 15,53 juta rumah tangga sasaran (RTS).

“Seharusnya, hak setiap keluarga menerima sekitar 15 kilogram per bulannya. Tapi, ternyata, masih banyak masyarakat yang menerima haknya tersebut kurang daripada 15 kilogram per bulan,” tandas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, pada Launching Program Beras bagi Masyakarat Miskin (Raskin) 2015 Tingkat Nasional dan Jabar di Desa Pasir Halang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (28/1).

Puteri Ketua Umum DPP PDI-P, Megawati Soekarnoputri, ini meneruskan, hal itu terjadi pada titik akhir pendistribusian. Puan menilai ada sesuatu hal yang salah dalam pelaksanaan penyaluran raskin.

Permasalahan lain, ucap Puan, ada beberapa laporan yang menyatakan bahwa beras pada penyaluran program raskin, kualitasnya kurang baik. Menurutnya, hal itu terjadi karena waktu penyimpanannya yang cukup lama. Karenanya, Puan meminta Perum Bulog untuk segera melakukan berbagai langkah strategis untuk meminimalisir sekaligus mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. “Jika ada dugaan penyimpangan penyaluran, misalnya, setiap keluarga tidak menerima sesuai dengan haknya setiap bulan atau kondisi berasnya kurang baik, segera laporkan kepada saya,” tegas Puan.

Pada sisi lain, Puan pun meminta seluruh pemerintah kota-kabupaten supaya memenuhi kewajibannya membayar raskin secara tepat waktu. Pasalnya, jelas dia, hal itu berkaitan dengan hak dan hajat hidup masyarakat. Jika pembayaran terlambat, dampaknya, penyaluran pun terkendala. Masyarakat miskin yang menerima akibatnya. Padahal, lanjut dia, pemerintah memiliki target menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang swasemba dan memiliki ketahanan pangan kuat dalam 2-3 tahun mendatang.

Berkenaan dengan beras impor, Puan menyatakan, seharusnya, komoditi tersebut menjadi pelengkap. Menurutnya, sebagai negara agraris, yang kaya sumber daya alam, negara ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. “Untuk itu, target menjadi swasembada pangan menjadi salah satu hal yang prioritas. Ini supaya Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat secara politik dan mandiri dalam hal perekonomian,” tutup Puan. (ADR)

Related posts