Program Raskin Harus Tetap Ada

JABARTODAY.COM – BANDUNG
Salah satu unsur penting dalam menjaga stabilitas di negeri ini yaitu ketercukupan pangan dan stabilitas harga. Untuk itu, berdasarkan peraturan, pemerintah memberi amanat besar bagi Perum Bulog untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga.

Agar pemenuhan kebutuhan pangan tercukupi, sejak beberapa tahun lamanya, pemerintah menggulirkan program penyaluran beras bagi rakyat miskin (raskin). Namun, belum lama ini, beredar isu bahwa program raskin segera dihapus.

Tentunya, berbagai reaksi timbul pasca adanya isu tersebut. “Kami, bersama teman-teman Komisi IV DPR RI sepakat bahwa program raskin harus tetap berjalan,” tandas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khoeron, usai kunjungan Komisi IV DPR RI ke Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jabar di Graha Sativa Perum Bulog Jabar, Jalan Soekarnohatta Bandung, Jumat (21/11).

Pria berdarah Cirebon ini melanjutkan, dasar pihaknya berkeinginan mempertahankan kelangsungan program Raskin yaitu Undang Undang (UU) Pangan Nomor 18/2012. Berdasarkan UU itu, raskin, yang menjadi bagian pangan, merupakan hak azasi seluruh kalangan.

Selain itu, jelasnya, program raskin pun dapat meringankan beban masyarakat golongan tidak mampu sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Tidak ada bensin, tidak ada masalah. Tapi, tidak ada pangan?” Jadi, saya kira, itulah mengapa kami ingin program raskin tetap bergulir,” tegas Herman.

Berkenaan dengan Perum Bulog, Herman menyatakan, lembaga BUMN harus menjadi sebuah lembaga perwujudan mandatory perundang-undangan. Artinya, terang dia, peran dan keberadaan Bulog harus ditingkatkan. “Konteksnya, Bulog bukan terbentuk sebagai sebuah perusahaan. Negara punya anggaran untuk rakyat, jadi gunakan untuk kepentingan rakyat. APBN bukan investasi. APBN menjadi bagian tugas negara,” paparnya.

Mengenai peran Perum Bulog pada masa depan, Herman mengemukakan, sejak 1998, Perum Bulog mengalami pengerdilan peran oleh IMF (International Moneter Fund). Padahal, sahut Herman, Bulog punya peran besar seperti amanat UU Pangan, yaitu sebagai buffer stock dan stabilitator harga. “Sebaiknya, pada masa depan, Bulog fungsi sebagai stabilitator dan buffer stock tidak hanya beras, tetapi komoditi dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya, seperti gula, minyak goreng, daging, dan lainnya,” tutup Herman.  (ADR)

Related posts