PT DI Sulit Penuhi Tuntutan Karyawan

JABARTODAY.COM – BANDUNG
Pada Kamis (20/11), ribuan karyawan PT Dirgantara Indonesia (DI), yang tergabung dalam beberapa serikat pekerja, antara lain, Serikat Karyawan Dirgantara Indonesia (SKDI), Himpunan Karyawan Dirgantara Indonesia (HKDI), Serikat Pekerja Dirgantara (SPEDI), dan Serikat Karyawan (SEKAR) PT DI. berunjuk rasa di depan Gedung Pusat Manajemen PT DI.

Mereka menuntut haknya selama mengabdi pada perusahaan yang pernah dipimpin Presiden Republik Indonesia (RI) ke-3, BJ Habibie, tersebut. Dasar tuntutan itu karena Perundingan Kerja Bersama mengalami dead lock.

Sebenarnya, perundingan berlangsung dua putaran. Isi Perjanjian Kerja Bersama I yaitu usul karyawan yang bersifat bottom up, yang kemudian terjadi pembahasan dan akhirnya terangkum secara bersama oleh serikat pekerja. Sementara keinginan para pekerja yakni adanya perbaikan kesejahteraan, termasuk dana pensiun dan tidak mengacu pada nilai gaji 1991.

Menanggapi hal itu, direksi dan manajemen PT DI, menyatakan, lembaga BUMN itu sangat sulit memenuhi tuntutan para serikat pekerja, dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terkait kesejahteraan karyawan. Hal itu membuat pihak manajemen dan serikat pekerja setuju untuk tidak bersepakat alias dead lock dalam perundingan PKB tersebut.

Direktur Utama PT DI, Budi Santoso, mengutarakan, memang, dalam 3 tahun terakhir, pihaknya mampu mencatat peningkatan pendapatan. Pada 2012, sebut dia, anggaran RKAP sebesar Rp 294,7 miliar. Tahun berikutnya, naik menjadi Rp 375,82 miliar. Tahun ini, sebesar Rp 453  miliar. “Tahun depan, proyeksinya naik menjadi Rp 498 miliar,” tandas Budi dalam siaran persnya.

Namun, kata Budi, untuk memenuhi penuntutan karyawan, pihaknya harus meningkatkan anggaran sumber daya manusia. Nilainya, sebut dia, dapat mencapai Rp 1,5 triliun. “Angka itu sulit kami penuhi karena kondisinya yang belum sehat secara sepenuhnya pasca krisis keuangan pada 2003,” kilah Budi.

Berdasarkan aspirasi pemegang saham, persentase naiknya biaya SDM harus lebih rendah atau minimalnya, sama dengan pertumbuhan laba. Anggaran biaya SDM, tambahnya, tidak dapat mengambil alokasi biaya PMN. Dasarnya, terang Budi, Peraturan Pemerintah Nomor 44/2005 pasal 7.

Karena itu, sambung dia, penggunaan dana PNM tidak dapat untuk tujuan lain, termasuk biaya SDM. Pihaknya, sahut Budi, dapat memanfaatkan sumber dana lain untuk biaya SDM, yaitu hasil usaha. “Pendapatan kami memang meningkat. Tapi, hasilnya tidak memungkinkan membiayai anggaran SDM yang nilainya mencapai Rp 1,5 triliun,” ucapnya.

Mengenai tidak adanya kesepakatan PKB, Budi meneruskan, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 16/MEN/XI/2011, pihaknya memilih opsi, yaitu menempuh jalur mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sebenarnya, sahut Budi, pihaknya mengagendakan pertemuan dengan serikat pekerja sebanyak 2 kali. Sayangnya, sesal Budi, serikat pekerja tidak hadir.  (ADR)

Related posts