PNS Pemkot Bandung Dilindungi BPJS Naker

  • Whatsapp
jabartoday.com/istimewa
jabartoday.com/istimewa

JABARTODAY.COM – BANDUNG –Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dimana setiap orang, termasuk tenaga kerja asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta Program Jaminan Sosial. Hal itu pun berlaku bagi para pegawai negeri sipil (PNS) di negara ini, tidak terkecuali yang tercatat sebagai PNS Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) 109/2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendargi) 37/2014, pemerintah mengalokasikan dana kepesertaan bagi para PNS Pemkot Bandung. “Perpres itu mengatur tentang PNS sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dalam regulasi itu, tidak hanya PNS yang wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga anggota TNI dan Polri,” tandas Darmadi, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung I, Jumat (20/2).

Darmadi mengemukakan, berbeda dengan perusahaan swasta yang mendapat jaminan sosial secara Universal Coverage, kalangan PNS, TNI, dan Polri memperoleh program itu secara bertahap. Pasalnya, jelas dia, ada beberapa program yang masih menjadi kewenangan penyelenggara jaminan sosial lain. “Yaitu PT Taspen dan PT ASABRI,” sebut dia.

Berbicara tentang kepesertaan PNS Pemkot Bandung, Darmadi menerangakan, pemerintah pusat mengalokasikan dana kepesertaan bagi 21 ribu PNS untuk tahun ini. Iuran per PNS setiap bulannya senilai Rp 21.825,40. Melalui iuran tersebut, lanjut dia, setiap PNS Pemkot Bandung berhak mengikuti 2 program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).

Agar seluruh PNS Pemkot Bandung memahami dan mengetahuinya, Darmadi menuturkan, pihaknya menggulirkan sosialisasi kepada sleuruh Satuan Kerja PErangkat Daerah (SKPD) Pemkot Bandung. “Isinya, berupa informasi dan wawasan mengenai keuntungan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.

Darmadi menegaskan, Pemkot Bandung pun berkomitmen untuk mengikutsertakan dan mendaftarkan para PNS-nya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Komitmen lainnya, mendukung upaya kami memberi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi publik kota ini,” tutup Darmadi.  (ADR)

Related posts