Home » Headline » Peningkatan Status Polda dan Konsekuensinya

Peningkatan Status Polda dan Konsekuensinya

aKompol Budi Adhi Buono, SH, SiK, MH.
Perwira Siswa Sespimmen Polri Angkatan 56 Tahun 2016

Pada Mei ini, jajaran Polri patut bersyukur. Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-70 tahun 2016 jajaran Korp Baju Coklat ini mendapat kepercayaan dari masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan status dua Kepolisian Daerah (Polda) dari tipe B menjadi tipe A. Dua Polda yang mendapatkan peningkatan status tersebut yaitu Kalimantan Barat (Kalbar) dan Sulawesi Utara (Sultra). Peningkatan status tersebut tentunya menjadi satu kehormatan sekaligus tanggungjawab yang cukup berat bagi kedua Polda tersebut.

Usulan kenaikan kelas kedua Polda tersebut disampaikan Mabes Polri dengan mempertimbangkan banyak aspek. Aspek tersebut antara lain kondisi kedua wilayah di Polda tersebut yang merupakan perbatasan antara wilayah NKRI dengan negara tetangga. Selain itu, peningkatan dinamika masyarakat di kedua Polda tersebut pun menjadi bahan pertimbangan. Usulan tersebut kemudian disampaikan ke ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) untuk dilakukan kajian serta penilaian. Keputusan perubahan status kedua Polda tersebut akhirnya diumumkan KemenPAN RB melalui surat Nomor B/174/M.PANRB/5/2016 yang ditandatangani Menteri Yuddy Chrisnandi. KemenPAN RB menilai, peningkatan status dua Polda tersebut, dengan pertimbangan berada pada wilayah perbatasan NKRI yang membutuhkan penanganan upaya keamanan secara khusus dan lebih optimal.

Sebagaimana diketahui Polda Kalbar berbatasan berbatasan langsung dengan Malaysia, sedangkan Polda Sulut berdekatan dengan Philipina. Sebagai wilayah terluar dan berbatasan langsung dengan negeri Jiran, tentunya dibutuhkan penanganan yang lebih opimal. Dengan peningkatan status kedua Polda tersebut akan membawa konsekuensi yaitu kepangkatan dan jumlah personel. Jika sebelumnya kedua Polda tersebut dipimpin oleh perwira tinggi (Pati) bintang satu (Brigjen), maka dengan peningkatan status menjadi tipe A jabatan kapolda akan menjadi bintang dua atau Irjen. Demikian pula dengan jumlah personel, dengan peningkatan status tersebut anggota Polri di kedua Polda tersebut akan ditambah atau diperbanyak. Dan yang lebih penting adalah dengan peningkatan status tersebut pelayanan kepada masyarakat harus lebih maksimal lagi.

Sejatinya, Mabes Polri mengusulkan empat Polda naik dari tipe B menjadi tipe A. Selain Kalbar dan Sulut, ada dua Polda lainnya yang diusulkan naik kelas, yaitu Polda Lampung dan Riau. Namun KemenPAN RB menilai kenaikan status Polda Lampung dan Riau harus dilakukan pemantapan lebih lanjut. Ke depan jika kondisinya sudah sangat memungkinkan, peningkatan status kedua Polda tersebut menjadi sebuah keharusan. Selain kenaikan status dua Polda, Mabes Polri juga mengusulkan pembentukan dua Polda baru, yaitu Sulawesi Barat (Sulbar) dan Kalimantan Utara (Kaltara). Usulan pembentukan dua Polda baru tipe B yakni Sulbar dan Kaltara, KemenPAN RB baru menyetujui Polda Sulbar.

Pertimbangannya, Provinsi Sulbar telah terbentuk sejak 2004 berdasarkan UU Nomor 26 tahun 2004. Sementara soal pembentukan Polda Kaltara, masih perlu pemantapan lebih lanjut. Sebab Provinsi Kaltara sendiri baru terbentuk pada 2012 lalu, pemekaran dari Provinsi Kaltim. Untuk diketahui, daerah Provinsi Sulawesi Barat selama ini bergabung dengan Sulawesi Selatan di bawah wilayah hukum Polda Sulselbar. Sementara Provinsi Kaltara di bawah wilayah hukum Polda Kaltim. Indonesia mempunyai 34 Provinsi dan setiap provinsi memiliki Polda, kecuali Provinsi Kaltara yang wilayah hukumnya masuk ke Polda Kaltim karena merupakan provinsi pemekaran dari Provinsi Kaltim dan Provinsi Sulbar hasil pemekaran dari Sulawesi Selatan. Jadi ada 32 Polda di Indonesia. Sebelumnya provinsi Papua Barat ada di wilayah hukum Polda Papua, namun sejak tanggal 19 Desember 2014 Papua Barat resmi memiliki Polda sendiri. ***