JABARTODAY.COM – Pengamat Politik Timur Tengah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Dr. Ali Munhanif mengatakan Indonesia secara politik lebih beruntung dari Turki dan Mesir terutama dalam mengawal proses transisi demokrasi di negaranya. Hal itu disebabkan pranata-pranata sosial tradisional yang ada dalam masyarakat Indonesia juga mendukung dalam proses menata demokrasi.
“Institusi-institusi tradisional terutama yang terkait dengan institusi keaagamaan Islam dapat terakomodasi secara relatif baik di era demokrasi, kondisi ini menurut hemat saya juga memberi andil bagi tumbuhnya atmosfir demokrasi,” jelas Ali Munhanief dalam diskusi yang diselenggarakan Center of Dialogue for Amoung Cultures and Civilisations (CDCC) di Jakarta, Selasa (20/11).
Ali Munhanif menambahkan, terakomodasinya instititusi-institusi tradisional ke dalam institusi modern merupakan hal yang sangat penting dalam proses penyesuaian tradisi-tradisi tradisional ke tradisi modern demokrasi. Tanpa proses ini rasanya demokrasi yang berjalan di Indonesia akan mengalami hambatan yang serius.
Ali Munhanief mencontohkan Mesir. Menurut peneliti senior PPIM UIN Jakarta ini, Mesir sepeninggalnya Hosni Mubarak mengalami masalah demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan menguatnya peran Ikhwanul Muslimin yang berwatak Islamist yang cenderung menguatkan pilar-pilar dan atribut agama dalam negara.
“Bagi kalangan kaum liberal Mesir hal itu tentu saja menjadi ancaman yang sangat serius, lalu ketika adalah peluanh untuk merebut kekuasaan, kaum liberal ini dengan cepat memanfaatnya,” jelas Ali Munhanif.
Indonesia, menurut Ali harus lebih berhati-hati karena juga memiliki potensi munculnya sikap-sikap sektarian dikalangan kaum agama seiring meningkatnya disparitas ekonomi yang semakin jauh. Kekayaan dan kemakmuran yang tidak merata, berpotensi akan mendorong sentimen keagamaan dan etnis tertentu yang bisa memicu konflik.
“Meski demikian secara institusional, Indonesia mampu mengakomodasi kepentingan mayoritas umat Islam dalam organ-organ demokrasi yang baru melalui sejumlah instrumen kelembagaan publik semacam Majelis Ulama Indonesia, Bank Muamalat, Badan wakaf, Masjid Muslim Pancasila dan sejenisnya,” jelas Ali Munhanif. (jos)