JABARTODAY.COM – BANDUNG Pemerintah didesak untuk mengoptimalkan dua lembaga yang mengurus persoalan maritim, yakni Dewan Kelautan Indonesia dan Badan Koordinasi Keamanan Laut.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Jawa Barat Ono Surono mengatakan, kedua lembaga yang selama ini masih di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan harus diubah menjadi di bawah presiden, dengan tugas dan fungsi yang jelas dan tegas.
“DEKIN harus diubah menjadi Dewan Maritim Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi membuat masterplan pembangunan maritim Indonesia, melaksanakan fungsi komunikasi antar lembaga pemerintah dan rakyat,” ujar Ono, Kamis (14/8/2014).
Dewan Maritim ini, dituturkannya, harus terstruktur sampai tingkat kabupaten/kota sesuai dengan wewenang pengelolaan wilayah laut.
Adapun Bakorkamla yang selama ini belum punya tugas dan fungsi yang jelas dan tegas, harus berubah menjadi Badan Keamanan Maritim Indonesia. Sehingga, sambung Ono, mereka memiliki tugas dan fungsi menjaga keamanan sumber daya maritim, pengawasan dan penindakan hukum, serta pembinaan yang mengedepankan tindakan preventif dan edukatif kepada nelayan tradisional Indonesia. “BKMI terdiri dari unsur TNI AL, Polri, KKP, Kemenhub, jaksa, serta dapat dilibatkan wakil dari nelayan,” jelasnya.
Ia menilai, dengan optimalisasi dua lembaga tersebut disertai program-program yang terlahir dari lapangan dan APBN yang cukup, maka Indonesia sebagai poros maritim dunia pasti akan terwujud.
Disinggung adanya wacana pembentukan Kementerian Maritim, Ono menyevut, hal itu tidak perlu dilakukan karena sudah ada dua lembaga yang menanganinya.
“Hal itu dikarenakan akan mengakibatkan pemborosan atau inefisensi APBN sekaligus tidak sesuai dengan harapan untuk membentuk pemerintahan yang efektif dan efisien,” tandasnya. (VIL)
