JABARTODAY.COM– Kasus pemecatan kader Partai Golkar, Ahmad Dolli Kurnia oleh DPP Golkar berbuntut panjang dan melahirkan pro-kontra dikalangan internal Partai berlambang beringin tersebut. Sejumlah aktivis partai Golkar memandang aksi pemecatan tersebut dinilai sebagai langkah yang kurang tepat dan bisa membahayakan proses konsolidasi Partai Golkar dalam menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.
Pemecatan kader Golkar yang memimpin GMPG (Generasi Muda Partai Golkar) diumumkan oleh Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham. “Itu semua aspirasi yang ada dari Dewan Kehormatan, Dewan Pembina dan Dewan Pakar, bahwa tidak bisa kita biarkan kader-kader yang tidak lagi memperhatikan sistem dan aturan-aturan partai,” kata Idrus kepada pers Jumat (01/09).
Pernyataan itu ternyata mendapat bantahan dari Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono yang menegaskan, “perlu saya luruskan dan klarifikasi bahwa Dewan Pakar tidak pernah mengeluarkan, memberikan rekomendasi tentang pemecatan”, kata Agung Laksono kepada wartawan di Jakarta, Minggu (03/09).
Tokoh senior Partai Golkar, Zainal Bintang memandang tindakan mengedepankan kekuasaan akan membangunkan macan tidur, dan akan merepotkan proses konsolidasi partai. “Saya kira pemecatan itu akan mengganggu konsolidasi partai, karena tindakan yang terkesan otoriter seperti itu tidak menguntungkan upaya konsolidasi partai”, ujar Zainal Bintang.
Zainal yang juga wartawan senior itu mengaku prihatin dengan sikon partai Golkar akhir – akhir ini. Terutama dengan maraknya pemberitaan pro kontra di media atas tindakan pemecatan itu. Bahkan, menurut Bintang, yang sangat disesalkan karena saat ini telah terjadi perang kata – kata yang saling mempermalukan.
Menurut Bintang, berbagai reaksi yang muncul di media yang mengecam tindakan pemecatan, sangat merugikan upaya konsolidasi internal Golkar. “Sangat sulit untuk menjamin Golkar akan tenang memasuki Pilkada 2018 dan Pilpres 2019”, ujarnya.
Sementara itu Doli Kurnia mengatakan akan melakukan perlawanan. “Saya akan lawan! Saya merasa ini bentuk kesewenang-wenangan. Partai bukan milik satu-dua orang dan ini hak asasi saya”, tegas Doli kepada pers di Jakarta, (30/08) sesaat setelah mengetahui dirinya dipecat. (jos)