Pebisnis Kopi Tolak PPN 10 Persen

kopiiJABARTODAY.COM – BANDUNG

Beberapa waktu lalu, pemerintah menerbitkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. Aturan itu berlaku bagi sektor hulu. Namun, sikap penolakan ditunjukkan DPD Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia Jawa Barat.

Wadah para eksportir kopi di tatar Pasundan itu sepakat menolak kebijakan pemberlakuan PPN 10 persen bagi sektor hulu. “Yang menolak bukan hanya AEKI, melainkan beberapa asosiasi kopi lainnya,” ucap Wakil Ketua DPD AEKI Jabar, Iyus Supriatna, Selasa (19/8/2014).

Iyus berpendapat, pemberlakuan PPN 10 persen itu dapat menimbulkan dampak. Efeknya, kata dia, para eksportir mengurangi pembelian kopi petani. Pasalnya, jelas dia, para eksportir tidak ingin berisiko, yaitu mengalami kerugian terlalu besar. “Efek itu (pemberlakuan PPN 10 persen. RED) pun dapat dirasakan petani, yaitu potensi melemahnya penjualan,” jelas Iyus.

Melihat hal itu, Iyus berpendapat, sebaiknya, pemerintah membebankan PPN 10 persen itu kepada konsumen. Tujuannya, jelas dia, agar menggairahkan sektor hulu industri perkopian. Jika sektor hulu bergairah, jelasnya, hal itu dapat membuat ekspor Jabar naik 10-15 persen.

Berbicara tentang ekspor kopi, Iyus menyatakan, selama ini eksportir masih mengandalkan dua pintu, yaitu Medan dan Surabaya. Padahal, kata dia, Jabar sudah mengantungi izin ekspor kopi secara langsung. Itu berlaku sejak awal 2014.

Diterangkan, sebenarnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar membuat surat ekspor langsung. Akan tetapi, tuturnya, ada beberapa kendala yang belum teratasi. Jadi, kemungkinan besar, aktivitas ekspor kopi dari Jabar ke berbagai negara secara langsung, mundur hingga 2015.

Soal volume ekspor kopi, Iyus menyebutkan, hingga April 2014, volumenya mencapai 500 ton. Negara tujuannya, antara lain, Amerika dan beberapa negara Eropa. “Kalau Jabar sudah melangsungkan ekspor kopi secara langsung, potensinya dapat sebanyak ribuan ton,” sahutnya. (ADR)

Related posts