JABARTODAY.COM – Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang membeberkan ada institusi non militer yang berupaya mendatangkan 5.000 senjata secara ilegal membuat kaget banyak pihak. Banyak juga yang mengkritisi kebenaran informasinya, ada yang menghujatnya dan tak sedikit juga yang meminta agar kasus tersebut diusut tuntas. Pernyataan itu terasa semakin menyengat karena diungkapkan Panglima Gatot saat acara silaturahim dengan para purnawirawan jenderal TNI di aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9).
Hadir dalam acara tersebut, Menko Polhukam Wiranto yang juga mantan Panglima TNI, mantan Wapres RI Tri Sutrisno, Laksamana (purn)TNI Purn Widodo AS, Laksamana (purn) TNI Agus Suhartono. Selain itu hadir juga Prabowo Subianto, Sutiyoso, Agung Gumelar, hingga mantan Menko Polhukam Tedjo Edhy.
Selain itu, Gatot menyebutkan bahwa institusi tersebut memesan ribuan senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Seolah-olah dari Presiden yang berbuat, padahal saya yakin itu bukan presiden. Informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan di sini,” ungkapnya.
Ia menegaskan, tidak boleh ada institusi di Indonesia yang memiliki senjata selain TNI dan Polri.
“Polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang bisa menembak tank dan bisa menembak pesawat maupun bisa menembak kapal, saya serbu kalau ada. Ini ketentuan,” tukas mantan KSAD tersebut. (jos)
