JABARTODAY.COM – BANDUNG
Pemerintah mengakui bahwa penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin) masih belum optimal dan tepat sasaran. Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 40% penerima raskin berasal dari kalangan ekonomi atas, bahkan 12,5% penduduk terkaya Indonesia juga ikut menikmati bahan pokok yang dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
Ketua Kelompok Kerja Pengendalian Klaster I TNP2K Sri Kusumastuti Rahayu tidak menampik masih banyak kekurangan dalam pendistribusian raskin. “Salah satunya karena masyarakat belum menggunakan KPS (Kartu Perlindungan Sosial) untuk mengambil raskin. Padahal itu cara agar tujuan tepat sasaran, bukan bagi rata, tercapai,” papar Kus, dalam jumpa pers di Hotel Grand Aquila Bandung, Kamis (5/6/2014).
Penggunaan KPS belum optimal, dikatakan Kus, disebabkan saat masyarakat membeli raskin tidak diminta KPS oleh pihak kelurahan. Padahal penebusan raskin berbeda dengan pencairan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. “Maka itu, kita akan improve agar masyarakat menggunakan KPS saat menebus raskin. Agar tidak ada lagi ‘bagi rata’, tapi tepat sasaran,” tukas wanita berkerudung itu.
Kepala Bidang Kompensasi Pangan, Kedeputian Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat G Fajar Suryono menegaskan, bahwa raskin hanya untuk rumah tangga miskin dan tidak untuk dibagi rata. Oleh sebab itu, pemerintah memperkenalkan mekanisme penggunaan KPS sebagai tanda kepesertaan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat. “Dengan menggunakan KPS, pemerintah berusaha memperbaiki sasaran Program Raskin. Sehingga tiap RTS mendapat haknya sebesar 15 kg/bulan,” ucap Fajar.
Fajar menyebut, penggelontoran dana subsidi raskin tahun 2014 ini sebesar Rp 18,8 triliun untuk 15,5 juta RTS di Indonesia. Sedangkan Jawa Barat mendapat Rp 3.170.180.532.600 untuk 2.615.790 RTS. Menyadari adanya kemungkinan perubahan status sosial dan domisili penduduk, pemerintah mengadakan musyawarah desa/kelurahan untuk perubahan data RTS-PM.
Fakta menarik dilontarkan oleh Kepala Sub Direktorat Identifikasi dan Analisis Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan Kementerian Sosial Sarwat Fardaniyah, yakni adanya sebagian kepala daerah atau lurah yang tidak mau memberikan nomor telepon bahkan ketakutan saat mengetahui harga raskin sebenarnya yang sebesar Rp 1600/kg. “Makanya kami terus mengadakan sosialisasi ke daerah-daerah agar tiap RTS mendapat jatah 15 kilogram perbulan dengan harga tebus Rp 1600 di titik distribusi,” tegas Sarwat.
Kepala Badan Umum Logistik Divisi Regional Jawa Barat Alip Affandi mengakui bila pihaknya masih memiliki tunggakan penyaluran raskin sebesar Rp 34.586.912.500. Namun, ia meyakinkan akan segera diselesaikan secepatnya.
Disinggung soal masih banyaknya harga tebus di atas ketetapan pemerintah, Alip menuturkan, di titik distribusi angkanya masih sama, yaitu Rp 1600. Hanya saja, beberapa pendistribusian tidak hanya dilangsungkan di perkotaan, tapi juga pelosok. “Mungkin mereka butuh tambahan biaya untuk mendistribusikan ke wilayahnya masing-masing,” kilah pria berkacamata itu.
Menjelang bulan Ramadhan, Alip menandaskan, pendistribusian raskin akan segeranya terealisasi. Apalagi, momen Ramadhan terjadi di akhir bulan mendekati awal bulan. “Insya Allah subsidi raskin segera disalurkan,” imbuhnya. (VIL)
