Kantor Pajak Siap Tampung Keluhan UMKM

pajakJABARTODAY.COM – BANDUNG

Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pemerintah terus berusaha keras meningkatkan nilai pajak. Karenanya, berbagai upaya dilakukan pemerintah guna terus mendorong kesadaran para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Satu diantaranya, menerbitkan regulasi, yaitu Peraturan Pemerintah No 46/2011.

Berdasarkan PP 46/2011, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga terkena sodetan pajak. Namun, jika mengacu pada peraturan itu, para pelaku UMKM terkena pajak sebesar 1 persen nilai omzet.

Ternyata, sejak terbitnya regulasi itu, tidak sedikit masarakat, utamanya, kalangan UMKM yang berkeberatan. Pasalnya, pemungutan pajak itu mengacu pada nilai omzet. Sedangkan para pelaku UMKM dalam menjalankan roda bisnisnya, tidak selamanya meraih keuntungan. Artinya, kalau pun merugi, para pelaku UMKM tetap terkena pajak 1 persen.

“Pada dasarnya, tujuan PP 46/2011 adalah positif, yaitu meningkatkan kesadaran para wajib pajak sehingga mendongkrak pendapatan negara,” ujar Dodot Haryo, Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Bandung, di Hotel Savoy Homann, Kamis (5/6/2014).

Dodot meneruskan, mayoritas, para pelaku UMKM, yang sebenarnya, sangat ingin memenuhi kewajibannya membayar pajak, berkeberatan atas pemungutan pajak 1 persen omzet. Dodot sepakat bahwa omzet belum tentu identik dengan perolehan keuntungan. “Hal itu menjadi perhatian kami,” singkat dia.

Melihat kondisi itu, Dodot mengemukakan, pihaknya siap menampung aspirasi dan keluhan masyarakat, terutama kalangan UMKM. Bahkan, tegas dia, pihaknya siap menindaklanjutinya. Caranya, terang dia, siap mengirimkan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat, yaitu DPR. (ADR)

Related posts