Legislator Rasionalisasi Penyertaan Modal PT BII

Istimewa
Istimewa

JABARTODAY.COM – BANDUNG Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dalam dekat akan menyetujui ditetapkannya Raperda pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bandung Infra Investama (BII) menjadi Peraturan Daerah. BUMD PT. BII tersebut, nantinya akan bergerak dalam bidang infrastruktur, properti, dan transportasi.

Wakil Ketua Pansus V DPRD Kota Bandung Folmer SM Silalahi menjelaskan, pembahasan Raperda PT. BII sudah masuk dalam tahap finalisasi. Bahkan, semua perwakilan fraksi di DPRD Kota Bandung telah setuju adanya Perda tentang pendirian BUMD tersebut, yang akan menjadi wadah kegiatan pembangunan berskala besar.
“Kami telah melakukan finalisasi, Pansus V menyetujui Perda pendirian BUMD tersebut. Persetujuan tersebut akan disahkan melalui Rapat Paripurna Pendirian PT BII pada Kamis (10/11) mendatang,” tukas Folmer, di Gedung Parlemen, Selasa (8/11).

Penyetujuan pembentukan BUMD PT. BII, tutur Folmer, tak lepas dari kebutuhan percepatan pembangunan di Kota Bandung. Terlebih dengan keterbatasan dana APBD yang dimiliki Kota Bandung. Sehingga, pihaknya berharap dengan lahirnya PT. BII, Pemkot Bandung bisa mendapat pendanaan alternatif selain dari APBD.

“Kota Bandung perlu percepatan dalam pembangunan, sehingga dengan lahirnya BUMD PT. BII, tidak jadi penonton saat ada kegiatan di luar APBD Kota Bandung. Melalui kerja sama dengan pihak lain pembiayaan bisa diringankan,” tutur Folmer.

Menurut Folmer, kelahiran PT. BII, akan memerbaiki sistem pelayanan  pengerjaan infrastruktur yang jauh lebih cepat. Selain itu, Pemkot Bandung juga akan mendapat keuntungan dalam bidang usaha mengingat Pemkot memiliki saham yang cukup dominan. “PT. BII merupakan BUMD pertama di Kota Bandung. BUMD ini memiliki kekhususan tersendiri karena melibatkan penyertaan modal dari APBD,” ujar Folmer.

Dalam pembahasan Pansus V sebelumnya, berkembang keinginan penyertaan modal senilai Rp 100 miliar. Namun di akhir-akhir  pembahasan yang cukup alot, Pansus V DPRD Kota Bandung, sebatas menyepakati penyertaan modal senilai Rp 30 miliar, dengan penyetoran modal awal senilai Rp 7,5 miliar. (koe)

Related posts