Kuasa Hukum Dadang Suganda Sebut Tudingan KPK Prematur

  • Whatsapp
Sidang lanjutan perkara korupsi pengadaan RTH Kota Bandung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Kamis (14/1/2021). (jabartoday/eddykoesman)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Penasehat hukum Dadang Suganda, terdakwa dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan lahan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Bandung dan pencucian uang, Anwar Djamaludin, keberatan atas tudingan penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyebut kliennya sebagai makelar tanah.

Dalam sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi proyek lahan RTH Kota Bandung, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Kamis (14/1/2021), PU KPK berpegang pada LHP BPK tahun 2019.

Namun, Anwar menyebut alat bukti surat dari LHP BPK yang dibacakan PU KPK terlalu prematur dan tidak bisa dijadikan bukti.

“Tudingan itu kurang pas analisanya. Sebab dengan adanya PPJB lunas, maka tidak pas terdakwa dianggap makelar tanah,” ujar Anwar.

Lebih lanjut, ucap dia, melalui surat yang diajukannya ke KPK serta dibarengi alat bukti PPJB lunas untuk program RTH tertanggal 24 April 2020, selanjutnya telah diakomodir dalam BAP saksi pada 22 Juli 2020 dan 1 September 2020, mengenai PPJB lunas tersebut, maka terdakwa bertindak sebagai pembeli tanah.

Baca Juga

“Saya ingin majelis hakim  membatalkan tudingan PU dan meminta penjelasan LHP BPK lebih rinci. Ini membuat dakwaan PU tidak jelas, sehingga merugikan terdakwa dalam menyampaikan pembelaan nanti,” kata Anwar.

Menurut Anwar, menyampingkan LHP BPK bertentangan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pasalnya, perhitungan kerugian negara dibentuk badan pemeriksa, dalam hal ini yang berwenang adalah BPK.

“Namun dalam dakwaan PU, LHP BPK justru dikesampingkan,” ucap Anwar.

Anwar berharap majelis hakim mengabulkan keberatannya termasuk terdakwa. Karena, menurut Anwar, menegakkan hukum tidak boleh melanggar hukum.

Kalaupun hakim menolak, Anwar berharap pembuktian dalam perkara ini menggunakan LHP BPK, bukan tudingan prematur yang digunakan PU.

Terdakwa Dadang Suganda juga menyampaikan hal sama. Dadang menyampaikan, ini akan jadi masukan dan pembahasan dengan tim kuasa hukumnya.

Artinya, terang Dadang, materi sidang harus dikembalikan pada materi dakwaan. Hasilnya diserahkan kepada majelis hakim.

“Saya menyerahkan materi perkara kepada penasehat hukum,” pungkas Dadang. (*)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *