Kepastian Hukum Lindungi Hak Guru Honorer

Aksi unjuk rasa guru mengaji tuntut pencairan dana hibah guru honorer, Senin (5/12). (jabartoday/eddy koesman)
Aksi unjuk rasa guru mengaji tuntut pencairan dana hibah guru honorer, Senin (5/12). (jabartoday/eddy koesman)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Mencari payung hukum guna memberikan rasa aman bagi guru honorer penerima belanja hibah, menjadi pemikiran Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto.

Menurut Yossi, yang paling memungkinkan diskresi. Sebab, kewenangan itu jauh lebih aman jika dibandingkan dengan solusi lain yang mungkin dapat ditawarkan. “Rasa melalui diskresi, hak guru honorer terakomodir dan pemerintah juga aman dari persoalan hukum,” ujar Yossi, di Gedung Parlemen, Selasa (6/12) malam.

Dia menjelaskan, APBD dapat diberikan kepada para guru honorer secara berkesinambungan. Kendati demikian, sahutnya, kucuran melalui SKPD terkait, hanya akan dapat diberikan kepada guru honorer yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah-sekolah negeri saja. “Sejauh ini, belum ditemukan payung hukum yang bisa digunakan untuk mengakomodir kepentingan guru honorer swasta. Ini masalah yang sedang dicarikan jalan keluarnya,” ujar Yossi.

Memerhatikan fakta itu, akan lebih mudah masing-masing SKPD, terutama dinas pendidikan, mengangkat guru honorer menjadi bagian program kegiatannya sebagai penerima APBD. “Seperti saya katakan tadi persoalannya, akan tetap terkendala dengan guru honorer swasta. Maka, diskresi yang sangat memungkinkan jadi solusi,” pungkas Yossi. (koe)

Related posts