Kartel Bisa Berkedok Organisasi

jabartoday.com/net
jabartoday.com/net
JABARTODAY.COM – BANDUNG — Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab melambungnya harga jual berbagai komoditi. Satu di antaranya, terlalu panjangnya sistem dan mata rantai distribusi serta logistik.

Panjangnya mata rantai itu sepertinya menjadi peluang bagi sekelompok pihak untuk menguasai pasar alias kartel. “Memang benar. Tidak tertutup kemungkinan panjangnya mata rantai distribusi dan logistik serta tidak optimalnya tata niaga dapat menjadi salah satu penyebab munculnya kartel di Indonesia,” tandas Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia, Dr Sukarmi SH MH, Rabu (22/6).

Menurutnya, sampai saat ini, di Indonesia, kuat dugaan, banyak kartel. Dugaannya, lanjut dia, kartel-kartel itu bergerak dan menguasai pasar beragam sektor serta komoditi. Misalnya, sebut dia, kartel perdagingan dan ban.

Sukarmi menyatakan, praktik kartelisasi sangat merugikan masyarakat. Sebagai contoh, ucap dia, sistem kartel daging ayam. Dikatakan, harga jual pada level peternak sangat murah. Namun, harga pasar tinggi.

Dikatakan, pada daging ayam, kartel-kartel itu menguasai pendistribusiannya. Bahkan, sangat mungkin, katanya, mereka pula yang mengatur harga jual pada level pasar. Itu karena, jelasnya, sangat mungkin kartel-kartel itu menguasai penjualan pakan, yang harganya mahal karena mayoritas produk impor.

Sukarmi menuturkan, kartel di Indonesia difasilitasi kelomok. Karenanya, tambahnya, kartel dapat berupa sebuah organisasi, lembaga, wadah, atau perhimpunan. “Informasinya, mereka rutin melakukan pertemuan,” sahutnya

Sebenarnya, ungkap dia, pemerintah secara tegas meminta adanya langkah-langkah kongkret berkenaan dengan kartel. Memang, seru Sukarmi, saat ini, ada sanksi bagi kelompok-kelompok yang terbukti melakukan kartelisasi. Bentuknya, tutur wanita berjilbab ini, pembubaran dan denda senilai Rp 25 miliar.

Meski demikian, tegasnya, berkenaan dengan sanksi denda, pihaknya mengajukan usul kepada pemerintah untuk mengamandemen pasal tentang sanksi denda bagi praktik kartel. Pasalnya, jelas dia, nilai denda Rp 25 miliar jauh lebih kecil daripada keuntungan kartel-kartel itu nilainya bisa mencapaj triliunan rupiah.

“Pastinya, perlu ada sinergitas seluruh pihak untuk menyikapi permasalahan ini. Kami pun berharap pemerintah lebih intens lagi melakukan pengawasan,” tutupnya. (ADR)

Related posts