Waspadai Money Game

Sarwono, Kepala OJK Kantor Regional Jabar jabartoday.com/erwin adriansyah
Sarwono, Kepala OJK Kantor Regional Jabar
jabartoday.com/erwin adriansyah
JABARTODAY.COM – BANDUNG — Sejak beberapa tahun tetakhir, banyak perusahaan investasi yang menjanjikan keuntungan berlipat. Selain itu, baru-baru ini, beredar kabar tentang adanya sebuah perusahaan yang mengklaim memiliki program pembebasan hutang hingga mencapai Rp 2 miliar.

“Bentuk perusahaan-perusahaan investasi legal itu beragam. Ada yang berkedok sebagai koperasi, Multi Level Marketing (MLM), dan lainnya. Perusahaan-perusahaan ilegal itu tersebar, tidak hanya perkotaan, tetapi juga perdesaan. Ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga induastri jasa keuangan,” tandas Sarwono, Kepala OtoritasJasa Keuangan (OJK) Kantor Regional Jabar, di Kantor OJK Regional Jabar, Jalan Ir H Djuanda Bandung, Rabu (22/6).

Sarwono menegaskan, penawaran dan ajakan pelunasan kredit serta tidak membayar utang kepada perbankan oleh perusahaan, yang mengatasnamakan PT Swissindo World Trust International Orbit di Cirebon, adalah praktik tidak benar. “Perusahaan itu menjanjikan masyarakat dapat terbebas dari hutang kredit perbankan. Mereka dapat memperoleh sertifikat Swissindo melalui online. Kemudian, Swissindo mengklaim masyarakat yang memiliki sertifikat itu dapat terbebas dari hutang kreditnya” papar Sarwono.

Sarwono,pihaknya menerima laporan bahwa di Cirebon, informasinya, 9 orang sudah memiliki sertifikat Swissindo. Seraya membawa dan berbekal sertifikat Swissindo itu, tukasnya, mereka mendatangi beberapa perbankan, seperti Bank Central Asia (BCA),termasuk bank perkreditan rakyat (BPR). “Mereka datang mengonfirmasi sertifikat itu untuk mengajukan pelunasan kreditnya,” ujarnya.

Karenanya, sahut Sarwono, pihaknya meminta masyarakat untuk mewaspadai praktik-praktik money game semisal investasi ilegal dan sejenisnya. Untuk itu, sambungnya, pihaknya melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi hal itu.

Tentang berapa jumlah perusahaan investasi bodong, Sarwono mengutarakan, pihaknya mencatat jumlahnya ratusan. “Berdasarkan data dan catatan, kami menerima laporan bahwa hingga kini, ada 430 lembaga atau perusahaan investasi dan keuangan ilegal. Sekitar 80 persen, sahut Sarwono, perusahaan-perusahaan itu bergerak pada bidang keuangan.

“Kami tidak dapat bekerja sendiri. Kami harus bersinergi dengan lembaga lain, seperti kepolisian, kejaksaan, termasuk pemerintah, seperti dinas kumkm, dinas informatika. Kami pun membentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi alias Satgas Waspada Investasi,” papar Sarwono.

Mengenai sanksi bagi perusahaan atau lembaga semacam itu, Sarwono menyatakan, hal tersebut berkenaan dengan hukum dan tindak pidana. Karena itu, tegas dia, pihaknya menyerahkan penanganannya kepada jajaran penegak hukum. (ADR)

Related posts