JABARTODAY.COM – BANDUNG — Tingkat persaingan semakin ketat seiring dengan bergulirnya era pasar bebas. Terlebih, pada awal 2016, Indonesia terlibat dalam agenda ekonomi antarnegara ASEAN, yaitu terbungkus dalam ajang ASEAN Economic Community (AEC).
Menurut Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Prakoso Budi Susetyo, sudah pasti, ketika AEC yang tinggal 120 hari lagi, bergulir, persaingan semakin ketat. Dia berpendapat, persaingan itu tidak hanya soal produk dan barang, tetapi juga sumber daya manusia (SDM).
Prakoso menilai kesiapan Indonesia menjelang AEC tergolong terlambat. Sejauh ini, Indonesia masih disibukkan oleh persiapan-persiapan jelang AEC. Banyak daerah, kata dia, yang baru melakukan seminar AEC. “Sayangnya, daerah-daerah tidak melakukan action hasil seminar,” tandas Prakoso usai Membuka Pelatihan Manajerial dan Kewirausahaan Penggunaan Sosial Media Berbasis Teknologi Informasi, Pengembangan Jaringan Usaha, Negosiasi, dan Komunikasi Bisnis Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) di Hotel Garden Permata, Jalan Lemah Neundeut Bandung, Kamis (10/9).
Prakoso meneruskan, kondisi berbeda terjadi di negara-negara ASEAN lain. Contoh, sebut dia, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Negara-negara itu, lanjut dia, begitu serius melakukan persiapan. Itu, lanjutnya, mereka lakukan sejak lima tahun lalu. Misalnya, katanya, mereka mempelajari Standar Nasional Indonesia (SNI), bahasa Indonesia, termasuk daerah-daerah di Indonesia secara mendetil, semisal kultur. “Itu menunjukkan, Singapura, Filipina, dan Malaysia siap memasuki pasar Indonesia,” sebutnya.
Sebaliknya, lanjut Prakoso, persiapan Indonesia belum matang. Dia menurutkan, dalam hal mempelajari bahasa, apa mungkin, mempelajari sebuah bahasa dalam sisa waktu selama 120 hari dapat maksimal.
Kendati begitu, sahut dia, Indonesia tidak perlu khawatir. Ada satu sektor yang harus menjadi lini andalan ekonomi, yaitu UMKM. Dia berpendapat, AEC tidak hanya kendala. Justru, tegas dia, para pelaku UMKM harus menjadikan AEC sebagai tantangan dan peluang pasar.
Agar lebih berdaya saing, baik sisi produk, maupun SDM, tegas Prakoso, sektor UMKM harus terus mengembangkan potensi dan kemampuannya, termasuk kemampuan bernegosiasi. Hal lainnya yang harus mendapat perhatian para pegiat UMKM, manfaatkan teknologi informasi secara optimal. “Ini penting karena dapat menunjang bisnis,” tegasnya.
Upaya lainnya, tambah Prakoso, buat standardisasi dan sertifikasi UMKM. Hal itu, jelasnya, sebagai benteng dan penghambat laju penetrasi SDM Serta pelaku UMKM dari luar Indonesia.
Berbicara pertumbuhan wirausaha, Prakoso menyatakan, hingga 2019, pemerintah menargetkan jumlah wirausaha mencapai 3 persen total populasi bumi pertiwi. Awal 2015, ungkapnya, sebesar 1,65 persen. Angka itu melewati tahun lalu, yang besarnya 0,4 persen populasi. Akhir tahun, cetusnya, pihaknya optimis mencapai 2 persen.
Untuk merealisasikan target itu, pemerintah melakukan beragam aktivitas berupa pendidikan dan pelatihan. Sejauh ini, pemerintah menggelontorkan dana Rp 124 miliar berkaitan dengan program kewirausahaan. “Tahun depan, proyeksinya, pemerintah menyalurkannya secara langsung melalui dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp 100 miliar bagi kota-kabupaten,” tutupnya. (ADR)
