Izin Usaha Bisa Disederhanakan

jabartoday.com/net
jabartoday.com/net
JABARTODAY.COM – BANDUNG — Hingga kini, perizinan masih menjadi salah satu kendala dunia usaha. Tidak heran, banyak investor dan para pelaku usaha yang mengeluhkan permasalahan tersebut. “Ada beberapa aspek yang berkaitan dengan hukum dan ekonomi. Satu di antaranya, adalah perizinan,” tandas Pengamat Hukum Ekonomi, Asep Warlan, dalam diskusi yang digelar Forum Diskusi Wartawan Ekonomi Bandung (FORDISWEB) di Sekretariat FORDISWEB, Jalan Beruang 2 Bandung, Rabu (16/12).

Asep mengakui bahwa hingga kini, bagi dunia usaha dan ekonomi, perizinan masih menjadi sebuah kendala yang belum terpecahkan. Diutarakan, para pengembang kerap mengeluhkan perizinan. Di antaranya, masalah jangka waktu perizinan. Kemudian, biaya perizinannya yang cukup tinggi. “Belum lagi hal-hal lainnya, yang tidak tertutup kemungkinan, termasih cara-cara yang tidak normatif alias menggunakan jalur cepat,” kata dia.

Asep Warlan mengemukakan, melihat kondisi itu, pemerintahan, selaku pihak yang paling berkewenangan menerbitkan izin, mulai pusat, provinsi, hingga kota-kabupaten, satu di antaranya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, sudah mengoperasikan sistem pelayanan satu atap. Harapannya, adanya sistem pelayanan tersebut memudahkan proses perizinan, sekaligus memangkas biaya-biaya perizinan, yang dianggap kalangan pelaku usaha masih tinggi.

Sebenarnya, ucap Asep, apabila mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5/1985, perizinan dapat disederhanakan. Ada lima hal, ungkap Asep, dalam inpres tesebut yang patut mendapat perhatian dan pemahaman kalangan birokrasi.

Pertama, ucap dia, menghapus izin-izin yang tidak perlu. Kedua, menggabungkan perizinan apabila ada hal atau jenis usahanya sama atau sejenis. Ketiga, lanjut dia, melakukan penyederhanaan izin. Keempat, tambahnya, melakukan pelimpahan pemberian izin. “Misalnya, pemerintah pusat melimpahkan penerbitan izin kepada level di bawahnya, seperti provinsi, kota-kabupaten, bahkan kecamatan,” tukasnya.

Kelima, sambungnya, izinnya tetap. Artinya, tidak perlu ada perubahan atau penyederhanaan. Keenam, ucapnya, yaitu memungkinkan terbitnya izin baru apabila pemerintah merasa perlu menerbitkannya.

Selain izin, ungkap Asep, hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian serius dan perlu pengaplikasian, yaitu berkaitan dengan tata ruang. Ini pun kerap menjadi polemik. Pasalnya, jelas dia, pelaku usaha ingin ada kepastian mengenai lahan yang hendak dimanfaatkannya untuk berbisnis. Ironisnya, tuturnya, di Indonesia, masih banyak wilayah yang tidak memiliki rencana tata ruang dan rencana wilayah (RT-RW)

Selanjutnya, imbuh dia, adalah adanya peraturan atau kebijakan. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah masalah lingkungan hidup. Berdasarkan UU 32/2009, seluruh lapisan masyarakat harus memiliki izin tata ruang apabila hendak melakukan pembangunan atau pemanfaatan lahan. “Tanpa izin, sanksinya, pidana,” tegas dia.

Permasalahan lahan atau tahan pun masih perlu mendapat perhatian. Itu karena, lahan atau tanah berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Misalnya, dalam hal nilai lahan atau tanah. Untuk menentukan nilai lahan atau tanah, ada pihak yang kompeten, yaitu land banking atau bank tanah. “Itu untuk menghindari penetapan harga yang seenaknya oleh pemilik lahan,” katanya.

Kemanan distribusi barang pun perlu mendapat perhatian. Termasuk ketersediaan infrastruktur, baik jalan, ketersediaan air bersih, dan pengelolaan sampah. “Hal lainnya, adalah sumber dana,” ucapnya.

Untuk itu, agar aspek-aspek tersebut dapat teraplikasikan secara maksimal, perlu adanya intervensi pemerintah serta leadership yang kuat. Tentunya, pemerintahan yang bersih, kompeten, memiliki integrias tinggi, pro-dunia usaha, dan jaringan luas. “Yang perlu dilakukan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian, berkaitan dengan aspek-aspek itu adalah meningkatkan sinergitas antardaerah dan melakukan pendepatan echo-region. Itu karena, sifat dunia usaha saat ini lintas wilayah,” tutup Asep. (ADR)

Related posts