Inventarisir LKM, Jabar Jadi Fokus OJK

JABARTODAY.COM – BANDUNG
Sejauh ini, di banyak provinsi, terdapat banyak lembaga keuangan mikro (LKM). Agar keberadaannya lebih tertib, pemerintah menerbitkan Undang Undang (UU) Nomor 1/2013 mengenai Lembaga Keuangan Mikro. Kehadiran UU tersebut agar dapat membuat LKM-LKM di negara ini, terutama, yang belum berbadan hukum, lebih tertib.

“UU Nomor 1/2013 berlaku 8 Januari 2015. Lalu, ada pengevaluasian selama 1 tahun sejak pemberlakuannya, berkenaan dengan pengaplikasiannya,” tandas Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Moch Ihsanudin, pada sela-sela sosialisasi UU LKM di Hotel Aston Primera, Jalan Dr Djundjunan Bandung, belum lama ini.

Dijelaskan, adanya UU 1/2013 tersebut, pihaknya memiliki data base LKM yang berdiri dan beroperasi sesuai regulasi. Berdasarkan regulasi tersebut, pihaknya terus menginventarisir LKM di Indonesia. Hingga Juli tahun ini, kata Ihsan, sapaan akrabnya, total jumlah LKM yang terinventarisir di negara ini sekitar 19200. Sedangkan yang tertera dalam naskah akademik UU LKM, ungkapnya, di Indonesia, terdapat sekitar 63734 LKM.

Ihsan meneruskan, ada beberapa provinsi yang menjadi fokus OJK dalam teknis pelaksanaan invetarisir LKM tersebut. Di antaranya, Jateng, Jatim, Banten, dan DKI Jakarta. Meski belum mengetahui jumlahnya secara pasti, di antara provinsi tersebut, ucapnya, Jateng merupakan yang terbanyak. Terbanyak kedua adalah Jabar.

Ihsan meneruskan, berdasarkan regulasi, yang efektifnya, setelah melalui pengevalusian, pada 8 Januari 2016, tersebut, sistem pengawasannya adalah pemerintah kota-kabupaten. Untuk itu, cetus dia, pihaknya mempersiapkan perangkat pendukungnya, yaitu teknologi informasi dan komunikasi (TIK). “Sederhana sistemnya. Tapi, cukup mumpuni dan mencukupi kebutuhan online sebagai pendukung inventarisasi LKM,” sahut dia.

Berkenaan dengan BMT (Baitul Maal wa Tamwil), Ihsan menerangkan, lembaga-lembaga BMT yang belum memiliki sertifikat berbadan hukum, dapat secara bebas memilih dan menentukan peraturan yang akan mereka jadikan payung hukum, apakah perkoperasian atau LKM.

Menurutnya, UU 1/2013 tidak berkenaan dengan BMT berbadan hukum koperasi. Itu karena, jelasnya, BMT berbadan hukum koperasi memiliki payung hukum berupa UU Koperasi. “Lain halnya dengan BMT yang belum berbadan hukum. Pastinya, kami terus melakukan inventarisasi,” tutupnya. (ADR)

 

 

Related posts