Impor Garam Stop, Industri Makanan Terancam

jabartoday.com/net
jabartoday.com/net

JABARTODAY.COM – BANDUNG – Beberapa waktu lalu, Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, Susi Pujiastuti, menyatakan adanya wacana untuk menghentikan impor garam. Pernyataan menteri asal Pangandaran, Jabar, tersebut mendapat beragam respon. Satu di antaranya, adalah Badan Pengurus Pusat (BPP) Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI).

Ketua Bidang Pengembangan Teknologi BPP AIPGI, Arthur Tanudjadja, mengemukakan, pihaknya perlu melakukan klarifikasi berkaitan dengan wacana penghentian impor garam. Pihaknya, ungkap Arthur, ingin mengetahui garam apa yang impornya akan dihentikan pemerintah.

Menurutnya, di Indonesia, peruntukan garam terbagi atas beberapa jenis. “Selain konsumsi rumah tangga, garam pun dibutuhkan industri kimia, farmasi, dan makanan,” tandas Arthur, Selasa (3/2).

Diutarakan, sejauh ini, untuk pemenuhan konsumsi rumah tangga (RT), memang tidak perlu impor. Pasalnya, jelas dia, kebutuhan garam untuk kalangan rumah tangga sudah terpenuhi. Namun, lanjut dia, untuk kebutuhan non-konsumsi rumah tangga, yaitu industri makanan, farmasi, dan kimia, hingga kini, masih butuh garam impor. Itu karena, jelasnya, spesifikasi produk garam lokal belum memenuhi persyaratan. “Misalnya, dalam hal kadar air, kadar kalsiumnya, kadar sulfat, dan sebagainya,” tutur Arthur.

Arthur meneruskan, opsi impor garam pun ditempuh Cina. Padahal, ujarnya, produksi garam Cina jauh melebihi Indonesia, yaitu 60 juta ton per tahun. Itu menunjukkan, tukasnya, meski merupakan negara yang punya produksi garam besar, Cina tetap membutuhkan impor. “Cina mengimpor garam bergantung kebutuhan. Saya kira, jika memperhatikan kebutuhannya, Indonesia pun masih butuh impor,” imbuhnya.

Ketua Bidang Informasi dan Standardisasi Mutu BPP AIPGI, Wesley Samosir, mengemukakan, Wesley Samosir, menambahkan, ada beberapa hal yang membuat kapasitas produksi garam di Indonesia belum semelimpah Australia. Dia berpendapat, besarnya kapasitas produksi garam Australia, yaitu sekitar 4 ribu ton per hektare, bukan karena teknologinya, melainkan beberapa hal lain.

Yaitu, terangnya, kondisi cuaca. Proses produksi garam bergantung pada kondisi cuaca. Jika musim kemarau, produksi dapat berlangsung lancar dan menghasilkan kuantitas yang besar. Akan tetapi, jika musim hujan, tentunya, terjadi perlambatan produksi, baik kuantitas maupun kualitas. “Di Indonesia, musim kemarau berlangsung sekitar 3-4 bulan. Sedangkan di Australia, musim kemarau berlangsung lebih lama. Curah hujan di Indonesia pun tergolong tinggi. Sementara di Australia jauh lebih rendah. Dua hal itu pun berpengaruh pada produksi garam,” paparnya.

Sebenarnya, ucap Wesley, negara ini dapat mengapsi atau mengaplikasi teknologi pembuatan garam. Hal yang sulit adalah mengadopsi atau mengendalikan kondisi cuaca. “Kalau berkaitan dengan alam, sangat tidak mungkin,” sahutnya.

Wesley meneruskan, untuk memproduksi garam berkuantitas dan berkualitas tinggi, ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian. Antara lain, faktor cuaca. Lalu, kualitas air laut. Selanjutnya, tingkat kelembabannya. “Termasuk ketinggian dan ketersediaan lahan, yang minimalnya sekitar 1.000 hektare dalam bentuk hamparan,” urai Wesley.

Faktor-faktor itulah, imbuh dia, yang memengaruhi produksi garam di Indonesia. Karena itu, serunya, untuk pemenuhan kebutuhan garam, khususnya, non-konsumsi rumah tangga, negara ini masih butuh impor. “Apabila pemerintah benar-benar menghentikan impor garam, tidak tertutup kemungkinan, industri-industri stop produksi. Efeknya, lebih luas lagi. Di antaranya, berkenaan dengan tenaga kerja,” tutup Wesley. (ADR)

 

Related posts