Jabartoday.com-JAKARTA — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, M.Si, menyoroti bahwa kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto terkait penghapusan kuota impor perlu dimaknai sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan negara sekaligus memberikan perlindungan kepada petani dan pelaku usaha dalam negeri.
Ia menegaskan bahwa penghapusan kuota harus menjadi bagian dari reformasi sistem perdagangan impor yang lebih terbuka, adil, dan transparan.
“Instruksi Presiden mengenai penghapusan kuota impor—terutama untuk komoditas pangan seperti daging sapi—perlu dimaknai sebagai upaya untuk memberantas praktik kartel dan rente ekonomi yang selama ini merugikan. Namun, langkah ini tidak boleh berhenti di sana, harus berdampak langsung pada peningkatan penerimaan negara dan kesejahteraan para petani, peternak, dan nelayan,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Jumat (11/4/2025).
Pernyataan ini merespons arahan Presiden Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi di Jakarta pada 8 April 2025, yang menekankan perlunya penghapusan sistem kuota impor agar tidak dikuasai oleh kelompok tertentu.
Fauzi mengingatkan bahwa pencabutan kuota bukan berarti membuka impor tanpa batas. Pemerintah, menurutnya, tetap harus menghadirkan regulasi pengganti yang menjaga kepentingan produsen lokal dalam kerangka mekanisme pasar yang terukur.
“Jangan sampai penghapusan kuota ditafsirkan sebagai bentuk liberalisasi impor. Pemerintah harus menyiapkan instrumen yang bisa mengoptimalkan penerimaan negara, seperti tarif progresif, sistem lelang izin impor secara terbuka, dan pengawasan ketat untuk mencegah manipulasi data dan harga pangan,” jelas politisi Fraksi NasDem itu.
Lebih jauh, Fauzi—yang juga merupakan alumnus HMI—mengkritik sistem kuota yang selama ini dinilai tidak transparan dan rawan korupsi. Ia menyinggung berbagai kasus dugaan korupsi dalam impor komoditas seperti bawang putih, gula, dan daging sapi.
“Kita sudah cukup melihat bagaimana sistem kuota justru menjadi ladang praktik korupsi dan memperbesar ketimpangan. Kini saatnya pembenahan menyeluruh agar sistem impor benar-benar menguntungkan rakyat dan tidak dimonopoli segelintir elite,” pungkasnya. [roes]
