Tuesday , 12 November 2019
Home » Politik » DPRD Kota Bandung Dukung Penolakan Revisi UUK

DPRD Kota Bandung Dukung Penolakan Revisi UUK

JABARTODAY.COM – BANDUNG Forum Komunikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kota Bandung menolak rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) Nomor 13 Tahun 2003. Mereka menolak karena revisi UU Ketenagakerjaan disinyalir akan merugikan pekerja.

“Setelah direvisi berkali kali, UUK cukup menguntungkan pekerja. Tetapi rencana Revisi kali ini membuat resah. Maka harus kita tolak,” kata Koordinator FKSP/SB Kota Bandung Hermawan, di Gedung DPRD Kota Bandung, Selasa (20/8).

Oleh karena itu, pihaknya meminta DPRD Kota Bandung mengeluarkan rekomendasi menolak revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 ini. Lantaran, revisi ini akan merugikan Kota Bandung yang memiliki jumlah buruh lebih dari 106 ribu orang,

Hal senada ditegaskan Odang Kusmana Ketua SPSI Kota Bandung. Menurutnya, DPRD secara bersama-sama harus menolak revisi UUK. Pihaknya bakal melawan kebijakan tersebut, karena jika sampai terealisasi dikhawatirkan nasib buruh akan semakin buruk.

Sementara itu, Ketua SBSI Wagianto mengaku khawatir terkait rencana revisi UUK yang dinilai hanya akan mengakomodasi kepentingan pengusaha dan mengabaikan kepentingan pekerja.

“Tidak akan maksimal undang-undang tersebut di revisi. Butuh pengkajian yang lama kalau ingin hasil maksimal,” katanya.

Di tempat sama, Ketua sementara DPRD Kota Bandung, Yudi Cahyadi, menuturkan, masalah upah, outsourcing, PHK, tenaga kerja asing, jaminan sosial, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut terkait erat dengan kepentingan pengusaha dan buruh.

“Saat isu rencana revisi terdengar ditujukan untuk mengurangi kualitas upah, mempermudah PHK, hingga penghapusan pesangon, kita mendukung sikap menolak revisi seperti yang dikumandangkan para buruh,” katanya.

Karena itu, kata dia, dengan sebagian besar serikat buruh di Kota Bandung menolak revisi UU Ketenagakerjaan. Pasalnya, revisi UU Ketenagakerjaan itu harus berdasarkan semangat melindungi kepentingan tenaga kerja dan keluarganya.

“Namanya saja UU Ketenagakerjaan. Karena itu semangatnya adalah memberikan proteksi terhadap kepentingan tenaga kerja,” pungkas politisi PKS ini. (edi)