Diperiksa sebagai Terdakwa, Dadang Suganda Kukuh Bantah Rugikan Keuangan Negara

  • Whatsapp
Dadang Suganda diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan perkara korupsi RTH Kota Bandung, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Kamis (29/4/2021). (jabartoday/eddykoesman)

JABARTODAY.COM – BANDUNG  Terdakwa pengusaha asal Bandung Dadang Suganda membantah telah merugikan keuangan negara dalam proyek pengadaan lahan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Bandung sebesar Rp 19 miliar seperti yang didakwakan penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bantahan ini disampaikan langsung Dadang saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Kamis (29/4/2021).

“Tidak tahu saya merugikan keuangan negara. Saya murni bisnis jual beli tanah yang mulia,” kata Dadang, kepada majelis hakim.

Dadang menjelaskan soal pinjaman Edi Siswadi sebagai Sekretaris Daerah Kota Bandung dan Herry Nurhayat Kepala DPKAD adalah murni untuk membantu. Terlebih Edi Siswadi merupakan calon walikota Bandung yang unggul sehingga dinilai akan lebih mudah mengembalikan pinjaman, begitupun Heri, pinjaman hanya dalam tempo dua minggu.

Karena tetap membantah, PU KPK mengingatkan bahwa bantahan terdakwa ada dalam berita acara pemeriksaan bahwa keterangannya mengakui peminjaman uang ada kaitannya dengan persoalan bansos dan sumber uangnya dari keuntungan jual beli lahan RTH di Pemkot Bandung.

Baca Juga

Saat giliran bertanya diberikan kepada tim kuasa hukum, terdakwa Dadang Suganda menutupnya dengan curhat perihal adanya oknum penyidik KPK yang akan memeras dirinya.

Dadang menjelaskan, dirinya didatangi tiga orang yang mengaku penyidik KPK berinisial ATH, E, dan YB.

“Mereka menyinggung soal permintaan uang, namun tidak disebutkan berapa nominalnya. katanya anggap aja uang buang sial,” ujar Dadang.

Kuasa hukum Dadang Suganda, Efran Helmi Juni menanyakan berapa uang yang diminta.

“Jumlah uangnya tidak, tapi saya katakan saya tidak ada uang banyak, kalau Rp1 miliar-Rp 2 miliar mah ada,” paparnya.

Dadang menjelaskan, bahwa saat oknum KPK menghubunginya, dirinya berstatus masih saksi.

“Saat itu saya masih saksi, belum jadi tersangka. Nah setelah peristiwa itu, saya ditetapkan tersangka,” terangnya.

Hingga akhirnya, Dadang mengaku tidak menyerahkan uang tersebut.

“Kalau saya beri uangnya, saya seperti orang yang bersalah dalam kasus ini. Padahal saya ini pengusaha yang beli tanah sesuai prosedur. Banyak orang yang seprofesi saya beli tanah untuk RTH, mekanisme pencairannya sama tapi tidak jadi tersangka,” tukasnya.

Dia menekankan, bila pernyataannya ini tidak bermaksud untuk menyudutkan KPK atau tim penuntut umum.

“Saya percaya dengan integritas penegak hukum di KPK, tapi di dalam (KPK) ada oknum,” ucapnya.

Dadang juga meminta izin memutarkan rekaman suara antara dirinya dengan seorang penyidik berinisial E yang dia rekam. Dalam rekaman itu, penyidik tersebut meminta bertemu dan meyakinkan dengan cara menunjukan anatomi kasus yang membelitnya.

“Saya tidak tahu apakah dia oknum penyidik atau di luar KPK. Tapi mereka punya anatomi kasusnya. Tapi yang pasti saya korban kesewenang-wenangan penyidik. Rekaman ini bukan sebagai bukti, tapi sebagai referensi dari unek-unek saya,” terang Dadang.

Penuntut Umum KPK, Haerudin menanggapi kesaksian Dadang Suganda. Dia mengatakan, terdakwa harus memastikan apakah itu benar penyidik atau bukan, karena banyak contoh kasus seperti itu. Haerudin pun keberatan soal Dadang yang menyertakan bukti yang diperdengarkan di persidangan.

“Kami keberatan saudara menyertakan bukti di persidangan yang buktinya di luar dari pokok dakwaan,” ucapnya.

Ketua Majelis Hakim T Benny Eko Supriyadi menengahi keberatan penuntut umum atas kesaksian Dadang Suganda soal bukti rekaman.

“Tadi terdakwa menyebut bahwa rekaman suara yang dihadirkan bukan sebagai bukti tapi sebagai referensi dan uneg-uneg,” katanya. (*)

Related posts