Dewan Dukung Penggunaan Styrofoam

imagesJABARTODAY.COM – BANDUNG Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Edi Haryadi merespon positif upaya Pemerintah Kota Bandung mengendalikan lingkungan dan kesehatan melawan penggunaan styrofoam. Terlebih terdampak penggunaan material tersebut sudah terbukti melalui penelitian membahayakan kesehatan manusia.

Meski demikian, Edi berharap, pelarangan tersebut tetap dilakukan secara bertahap, juga jangka panjang dengan regulasi yang akan mengatur sanksi bagi pelanggar, sebagai tindak lanjut.

Atas dasar itu, dewan meminta agar sosialisasi larangan penggunaan styrofoam terus digalakkan kepada masyarakat. Bahkan, bagi pedagang atau pengusaha yang mengalami ketergantungan terhadap styrofoam, alternatif pengganti material tersebut harus tetap dipikirkan.

“Secara prinsip dewan mendukung larangan styrofoam selama untuk kesehatan dan lingkungan, namun sosialisasi harus terus dilakukan,” tutur Edi, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (1/11).

Hal senada disampaikan anggota Komisi A DPRD Kota Bandung Ade Fahruroji. Menurut dia,  secara prinsip dirinya mendukung pelarangan styrofoam, mengingat penggunaan material tersebut dalam kemasan makanan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.

Adanya bahan carsinogen yang memicu penyakit kanker sambung Ade, disebabkan adanya kandungan benzen dalam styrofoam. “Dari sisi kesehatan kami mendukung, selain mengadung zat benzen yang berbahaya terhadap tubuh, material tersebut juga sulit terurai,” ujar Ade.

Untuk pengawasan larangan, Ade mengaku, pihak-pihak terkait lakukan pengawasan hingga ke tingkat produsen atau distribusi material styrofoam. Bahkan, meski secara status hukum larangan tersebut masih dalam bentuk surat edaran. Namun, dalam penegakan sanksi tersebut bisa dilakukan.

Larangan walikota itu, mengacu kepada payung hukum yang mengatur, seperti Undang-Undang Nomor 18/2008, Peraturan Daerah No 9/2011 tentang Pengelolaan Sampah, Perda No 11/2015 tentang Pelaksanaan K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan), serta UU Lingkungan Hidup.

“Secara khusus peraturan yang ada tak menyebutkan material styrofoam, namun tersirat menyebut pelarangan terhadap material yang berbahaya terhadap lingkungan. Dalam pengawasan tertentu, Satpol PP bisa bergerak ke tingkat produsen atau distributornya,” sebut Ade.

Menyoal terapan sanksi pelarangan, Ade meminta pelarangan dilaksanakan secara bertahap. Hal itu,  mengingat para distributor  memerlukan kesiapan untuk mengganti kemasan styrofoam dengan material lain yang lebih aman. (koe)

Related posts