JABARTODAY.COM – Peningkatan dana parpol yang ditujukan mengubah orientasi parpol agar lebih baik tak akan tercapai karena dinilai belum memadai untuk mendorong perubahan. Hal ini karena budaya korupsi yang menjadikan partai politik sebagai alat untuk meraih kekuasaan dan uang sudah sangat kuat. Pendapat tersebut disampaikan pengamat dan praktisi hukum Umar Husin di Jakarta, Selasa (29/8).
Umar Husin menjelaskan, untuk mengubah tradisi partai politik yang memburuk itu tidak bisa hanya dengan dana kecil-kecil seperti itu. “Dana parpol itu tidak akan mengubah budaya korupsi yang sudah akut. Pemerintah jangan tanggung-tanggung kalau ingin mengubah tradisi dalam partai politik,” jelas pria penggemar lagu-lagu bozas itu.
Pemerintah lanjut Umar, harus mampu melakukan terobosan-terobosan baru untuk mengubah parpol. Misalnya dengan cara menghitung ulang secara detil berapa anggaran yang dibutuhkan oleh parpol untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Saat ini parpol-parpol yang berhasil duduk di parlemen terdiri atas PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PPP, PKS, PKB, dan Hanura.
“Kalau saja sembilan partai yang ada di parlemen itu dianggarkan kebutuhannya dalam APBN, saya yakin partai-partai itu akan dapat menjalankan fungsi sebagai partai politik,” jelas Umar Husin. Hanya saja Umar menekankan tentang pentingnya mengatur regulasinya agar bisa berjalan dengan baik. “Saya melihat para ahli keuangan dan anggaran sudah tahu cara mengaturnya bagaimana,” jelasnya.
Menurut Umar Husin ada sejumlah keuntungan apabila parpol dibiayai oleh negara. Pertama, karena parpol itu melahirkan orang-orang yang akan duduk di parlemen, maka mereka ini akan terhindar dari permainan para mafia.
Sudah bukan rahasia lagi adanya praktik jual-beli pengaruh kekuasaan. “Bahkan bukan hanya pengaruh yang diperdagangkan, faktanya pasal-pasal dalam UU juga bisa diperdagangkan, ini jelas membahayakan negara jika angota DPR dikendalikan oleh mafia,” tegas Umar serius.
Kedua, jika partai dibiayai negara, maka partai akan dimasuki oleh orang-orang yang memang secara sadar ingin berbuat sesuatu untuk kemajuan negara dan bukan mencari uang dengan cara berkomplot dengan mafia untuk memanipulasi anggaran.
Ketiga, ketua partai politik tidak akan menyuruh kader-kadernya untuk merekayasa APBN demi memperkaya dirinya dan untuk membiayai partainya. Untuk itu Umar menekankan pentingnya membangun arsitektur baru APBN agar mampu mengakomodasi kebutuhan partai mengingat partai merupakan instrumen demokrasi yang penting.
“Saya yakin tidak sampai 10 triliun untuk membiayai partai yang sangat vital dalam demokrasi. Apa artinya 10 triliun dibandingkan APBN yang 2000 triliun lebih, kalau begini saya yakin korupsi bisa diberantas lebih mudah. KPK tidak sibuk memantau pejabat yang mau korupsi,” jelasnya.
Namun demikian Umar Husin menyarankan agar pemberian dana itu dibatasi untuk apa saja, misalnya untuk biaya pendidikan politik kader, sosialisasi, pemberdayaan kader dan sejenisnya. “Namun juga harus diaudit oleh auditor pemerintah. Dana tersebut juga akan mudah dikontrol oleh anggota dan masyarakat,” jelasnya. (far)
