Baru 59 Persen Produk KantungI Sertifikat Halal

Kepala Dinas Indag Jabar, Hening Widiatmoko
Kepala Dinas Indag Jabar, Hening Widiatmoko

JABARTODAY.COM – BANDUNG — Sejak beberapa tahun teakhir, produk halal menjadi sebuah komoditi baru yang diminati publik, tidak hanya dalam negeri, tetapi juga mancanegara. Karenanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) Jabar, bekerjasama dengan Lembaga Pengawas Produk Obat Makanan-Minuman (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar, melakukan berbagai upaya. Di antaranya, melakukan sertifikasi halal bagi produk-produk Industri Mikro, Kecil, dan Menengah (IMKM) Jabar.

Data menunjukkan, dalam 5 tahun terakhir, LPPOM-MUI menerbitkan13.136 sertifikat halal dari total produk yang beredar di Indonesia sebanyak 155.774 produk. Sedangkan  Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat sejauh ini, jumlah produk yang terdaftar mencapai 175.157 produk. Akan tetapi, baru sekitar 103.382 produk atau sekitar 59,01 persen yang bersertifikat halal MUI.

Di Jabar, hingga 2014 LPPOM MUI Jabar menerbitkan 13.000 sertifikat halal Dari jumlah tersebut sekitar 8.776 buah difasilitasi Pemprov Jawa Barat. Meski demikian, jumlah sertifikat tersebut masih sangat kecil jika perdibandingannya dengan jumlah pelaku makanan dan minuman di tatar Pasundan. Pada 2015, Jabar menerbitkan sekitar 2.100 sertifikat halal. Tahun ini, jumlahnya sekitar 1.000 sertifikat.

“Produk halal dpt naikkan daya saing. Khusus Jabar, potensinya besar. Soalnya, sekitar 80-90 persen penduduk Jabar adalah muslim. Itu pasar yang luar biasa,” tandas Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurman, penyerahan sertifikasi halal bagi IMKM Jabar di Pusat Dakwah Islamiah (Pusdai), Jalan Supratman Bandung, Kamis (17/11).

Menurutnya, saat ini, produk halal menjadi salah satu andalan. Pasalnya, jelas dia, produk yang bersertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing. Ditegaskan, selain sertifikasi halal, pihaknya menginginkan kualtias produk dalam negeri sesuai standar dan mengusung kearifan lokal.

Kepala Dinas Indag Jabar, Hening Widiatmoko, menegaskan, sertifikasi halal jadi salah satu langkah untuk meningkatkan keberadaan dan daya saing para pelaku IMKM tatar Pasundan. Namun, aku Widi, sapaan akrabnya, ada beberapa hal yang menjadi kendala bagi para pelaku IMKM untuk mengantungi sertifikasi halal. Umumnya, ucap Widi, para pelaku IMKM terkendala biaya. Karenanya, tegas dia, sejak beberapa tahun silam, pihaknya memberi subsidi sertifikasi halal.

Pihaknya, cetus Widi, berharap pemerintah kota-kabupaten di Jabar lebih peduli kepada keberadaan IMKM. Caranya, menyisihkan dana APBD-nya untuk memfasilitasi IMKM memperoleh sertifikat halal. Sejauh ini, ungkap dia, belasan kota-kabupaten di Jabar yang berstatus “Kota-Kabupaten Halal”.  “Yaitu, Kota Depok, Kabupaten Indramayu, Kota Bekasi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota -KabupatenSukabumi, Kota Cimahi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Sumedang,” tutup Widi.  (win)

Related posts