JABARTODAY.COM – BANDUNG Bukti keseriusan Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi persoalan kemiskinan, adalah melakukan sistem pelayanan satu pintu terhadap warga miskin. Sehingga, warga miskin akan mendapat pelayanan lebih baik. Misal, dalam pelayanan bantuan rutilahu dan kesehatan.
“Pemkot Bandung ingin memudahkan akses warga miskin. Sebab, dalam nomenklatur susunan organisasi tata kerja (SOTK) baru, pelayanan persoalan warga miskin akan terpusat di kami,” ujar Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Ajie Sugiyat, saat dihubungi, Rabu (16/11).
Dalam nomenklatur yang baru itu juga, Aji menjanjikan, validasi data warga miskin di Kota Bandung akan lebih terminimalisir. Hal itu, sahutnya, mengingat pendataan langsung dilakukan dinas terkait.
Menyoal program bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu) terhadap 50 rumah di Kota Bandung, mantan
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut mengatakan, bantuan pemerintah pusat dalam program rutilahu itu masih jauh dari kebutuhan. Mengingat, jumlah warga miskin yang ada di Kota Bandung saat ini mencapai sekitar 474 ribu jiwa. “Pada November ini, ada 50 rumah yang akan mendapatkan bantuan program rutilahu. Diharapkan, menjadi awal baik, agar dewan pun berpikir ke arah sana,” tutur Aji.
Di 2017, Aji mengungkapkan, akan ada pendampingan lebih lanjut dalam program tersebut. Dimana pelayanannya oleh Dinas Sosial, sementara pelaksanaan teknisnya oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Kota Bandung. (koe)
